JAKARTA - Ini kabar baik bagi kabupaten-kabupaten yang kaya hutan dan sawah. Termasuk kabupaten yang punya wilayah perairan. Pasalnya, ke depan penghitungan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) akan memasukkan variabel luas hutan, sawah, dan laut.
Mendagri Gamawan Fauzi menyebutkan, selama ini variabel penghitungan jatah DAU hanya jumlah pegawai, jumlah penduduk, tingkat kemahalan, dan beberapa yang lain.
"Itu tak cukup. Daerah mengusulkan harus ditambah variabel hutan, sawah, dan laut," ujar Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, Kamis (3/5).
Alasan pentingnya penambahan ketiga variabel itu, menurut Gamawan, pemkab punya tanggung jawab menjaga hutan, sawah, dan wilayah perairan. Untuk mengurus sawah misalnya, kabupaten harus membangun sarana irigasi. Tapi, tidak banyak yang didapat pemkab dari tiga hal tersebut.
Padahal, lanjutnya, beban kabupaten sangat besar. Gaji guru SD-SMA, SMK, merupakan beban kabupaten, bukan beban provinsi. Gaji guru itu juga menyedot dana. "Kalau Kota enak, punya parkir, ada hotel, banyak rumah makan. Kalau kabupaten, ada rumah makan (yang bisa dikenai pajak), tapi cuman sedikit," ujar mantan gubernur Sumbar itu.
Hal itu juga, menurut Gamawan, yang menyebabkan angka persentase belanja pegawai dari APBD-nya, untuk tingkat kabupaten selalu tinggi. "Karena pendapatan kecil, beban gaji besar. Beda dengan provinsi, pendapatan besar beban gaji kecil, paling 30 hingga 35 persen APBD," beber Gamawan.
Dia menjelaskan, dalam revisi UU Nomor 32 tahun 2004, sudah dicantelkan mengenai perlunya perlakuan khusus daerah yang punya wilayah perairan yang luas. Nah, dalam revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan yang harus disinkronkan dengan UU 32 Tahun 2004 nantinya, tiga variabel tambahan untuk menghitung jatah DAU itu akan dimasukkan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anis Matta Dituding Cuekin Surat Menkeu
Redaktur : Tim Redaksi