JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Tjatur Sapto Edy menyayangkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan PAN tidak memenuhi syarat keterpilihan perempuan sebanyak 30 persen.
Menurut Tjatur, KPU seharusnya memberitahukan terlebih dahulu jika ada ketidaksesuaian. "KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) fungsinya apa, kan penyelenggara pemilu. Artinya kalau ada yang tidak sesuai harus disampaikan dulu. Kan enggak ada masalah sebelumnya," kata Tjatur di DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Tjatur pun mempertanyakan, calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang memiliki prestasi olimpiade dan sekolah di luar negeri tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. "Orang seperti itu kok enggak memenuhi syarat?" terangnya.
Ia menyakini masih ada celah bagi partainya terkait tingkat keterpilihan perempuan. Karena itu, PAN akan melakukan segala upaya terkait persoalan itu.
"Kita ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan mungkin Mahkamah Agung. Kita lihat kemungkinan yang ada," ucap pria yang duduk di Komisi III DPR itu.
Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan, KPU seharusnya sebelum mengeluarkan surat memberikan konfirmasi terlebih dahulu.
"Memangnya PAN tak punya kader, kan banyak dari artis, tokoh masyarakat, atlet, dan wartawan banyak. Kenapa tidak komunikasi. Ini adalah bukti bahwa gaya KPU untuk komunikasi dengan partai politik tidak bagus," ucap Viva.
Menurut Viva, KPU seharusnya memiliki cara membangun komunikasi dengan partai yang komunikatif dan efektif. Sehingga jangan kemudian mempermalukan seakan-akan PAN tidak mempunyai kader perempuan.
"Coba cek nomor urut 1 kader perempuan di PAN kan hampir 30 persen. Pokoknya kita protes kepada KPU," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Tjatur, KPU seharusnya memberitahukan terlebih dahulu jika ada ketidaksesuaian. "KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) fungsinya apa, kan penyelenggara pemilu. Artinya kalau ada yang tidak sesuai harus disampaikan dulu. Kan enggak ada masalah sebelumnya," kata Tjatur di DPR, Jakarta, Selasa (11/6).
Tjatur pun mempertanyakan, calon anggota legislatif (caleg) perempuan yang memiliki prestasi olimpiade dan sekolah di luar negeri tetapi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan. "Orang seperti itu kok enggak memenuhi syarat?" terangnya.
Ia menyakini masih ada celah bagi partainya terkait tingkat keterpilihan perempuan. Karena itu, PAN akan melakukan segala upaya terkait persoalan itu.
"Kita ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan mungkin Mahkamah Agung. Kita lihat kemungkinan yang ada," ucap pria yang duduk di Komisi III DPR itu.
Sementara itu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan, KPU seharusnya sebelum mengeluarkan surat memberikan konfirmasi terlebih dahulu.
"Memangnya PAN tak punya kader, kan banyak dari artis, tokoh masyarakat, atlet, dan wartawan banyak. Kenapa tidak komunikasi. Ini adalah bukti bahwa gaya KPU untuk komunikasi dengan partai politik tidak bagus," ucap Viva.
Menurut Viva, KPU seharusnya memiliki cara membangun komunikasi dengan partai yang komunikatif dan efektif. Sehingga jangan kemudian mempermalukan seakan-akan PAN tidak mempunyai kader perempuan.
"Coba cek nomor urut 1 kader perempuan di PAN kan hampir 30 persen. Pokoknya kita protes kepada KPU," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gitar Jokowi Pemberian Metallica Belum Dilelang
Redaktur : Tim Redaksi