jpnn.com, JAKARTA - Segmen debat Pilpres 2019 memberikan kesempatan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden bertanya langsung kepada lawan mereka. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh masing-masing paslon.
Joko Widodo alias Jokowi - KH Ma'ruf Amin, paslon nomor urut 01, misalnya, menanyakan ihwal kebijakan yang memprioritaskan perspektif gender maupun pemberdayaan perempuan yang ada di visi misi Prabowo Subianto - Sandiaga Uno atau Prabowo - Sandi.
BACA JUGA: 9 Sekjen Pilih Bersama Relawan ketimbang Dampingi Jokowi
Tapi, Jokowi mengaku justru melihat bahwa struktur yang ada di Partai Gerindra diisi oleh pria. "Bagaimana anda menjawab inkonsistensi ini?" tanya Jokowi kepada Prabowo dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1).
Prabowo merespons. Dia menegaskan, Gerindra adalah partai muda. Partai yang baru berdiri sekitar 10 tahun lalu.
BACA JUGA: Jokowi Ungkit Hoaks Ratna Sarumpaet, Rumah Aspirasi Meledak
Saat menyusun struktur pimpinan partai di awal-awal berdirinya Gerindra, Prabowo sudah memberikan ruang yang luas bagi perempuan. Salah satunya adalah memilih wakil ketua umum Rachmawati Soekarnoputri.
Kemudian, partai berlambang burung garuda itu memiliki organisasi sayap partai bernama Perempuan Indonesia Raya. Dalam susunan caleg, lanjut Prabowo, hampir 40 persen adalah perempuan.
BACA JUGA: Jokowi: Pak Prabowo Mengetahui Hal Itu
"Kami akui ini adalah suatu perjuangan, kami belum puas. Namun kami buka peluang sebenarnya untuk emak-emak bergerak. Pendukung kami sekarang yang terbesar adalah emak-emak," ungkap Prabowo.
Jokowi kembali merepons. Namun, kali ini, petahana itu mengaku tidak bisa menanggapi banyak karena Prabowo sudah mengakui apa yang ditanyakannya.
Jokowi mengakui pemerintahannya sudah melakukan kebijakan properempuan. Menurut dia, setidaknya ada sembulan menteri perempuan di kabinet pemerintahannya. Mereka menempati posisi yang strategis.
Misalnya, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, hingga Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti yang disebutnya sebagai menteri yang berani dan nekat.
"Plus waktu membentuk pansel calon pimpinan KPK, terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan," ungkap Jokowi.
Prabowo mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja. Namun, dia menegaskan bahwa yang penting adalah menteri itu tidak mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
"Jangan hanya perempuan, tapi harus prorakyat. Saya tidak akan banggakan hanya karena (menterinya) perempuan. Kalau dia perempuan tapi tak bela bangsa sendiri, tidak perlu dibanggakan," kata Prabowo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Balas Tudingan Prabowo, Jokowi Ungkit Hoaks Ratna Sarumpaet
Redaktur & Reporter : Boy