jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat akan memberikan sanksi berat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe dan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, yang tidak sejalan dengan keputusan partai dalam mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menuturkan, ada aturan yang baku di partai, tergantung dari bobot kesalahan yang dilakukan jika nanti dianggap bersalah.
BACA JUGA: Kiai Maruf Amin Bisa Hapus Kekalahan Suara Jokowi di 2014?
"Ya macam-macam (sanksinya). Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat," kata Syarif di gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/9).
Anggota Komisi I DPR itu menegaskan, keputusan kader mendukung pihak lawan yang tidak sejalan dengan partai akan mendapat sanksi berat. "Kalau menurut saya berat," tegasnya.
BACA JUGA: Caleg Partai Koalisi Bersatu demi Jokowi
Syarif juga membenarkan kabar bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan menggelar rapat dan memanggil kader yang mendukung pihak lawan. "Yang jelas itu memang tugas Dewan Kehormatan. Sebagai pembinaan terhadap kader PD yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu memamg tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi," paparnya.
Dia menegaskan di Partai Demokrat, setiap kader diwajibkan harus loyal kepada partai dan apa pun yang diputuskan pimpinan. "Seluruh kader harus komit dan harus loyal ke pimpinan, loyal kepada partai. Apa pun keputusan partai harus diikuti," jelasnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Survei Terkini: PDIP dan PKB Penikmat Efek Ekor Jas Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Demokrat Pastikan Sandiaga Tak Kampanye di Kampus
Redaktur & Reporter : Boy