Deddy PDIP Nilai Reshuffle Jadi Babak Baru Jokowi Vs Prabowo

Senin, 19 Agustus 2024 – 13:43 WIB
Deddy Sitorus mengemukakan pandangannya soal perubahan sikap Jokowi setelah Pilpres 2019 dalam diskusi bertajuk '26 Tahun Reformasi Dihancurkan Presiden RI Jokowi` di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (31/7). ilustrasi. Foto Instagram/@deddyyevrisitorus

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menganggap reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (19/8) ini menandakan kepala negara sedang menyiapkan langkah menghadapi Presiden terpilih RI Prabowo Subianto.

"Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan," kata Deddy kepada awak media, Senin ini.

BACA JUGA: Hasto Sebarkan Potongan Pidato Jokowi, Qodari Merespons

Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin ini melaksanakan reshuffle terhadap tiga menteri dan melantik beberapa kepala badan.

Kepala negara melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan penjabat sebelumnya Yasonna Laoly yang juga berstatus kader PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Bamsoet Ungkap Skenario Munas Golkar, Jokowi Jadi Kader?

Jokowi selanjutnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM menggantikan pejabat sebelumnya Arifin Tasrif yang diusulkan PDI Perjuangan.

Berikutnya, Jokowi melantik Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

BACA JUGA: Sebegini Kekayaan Supratman, Anak Buah Prabowo yang Menggeser Yasonna di Kabinet Jokowi

Menurut Deddy, penggantian Menkumham Yasona Laoly ialah cara Jokowi untuk mengimbangi kekuatan Prabowo nantinya.

Dia menduga Jokowi ingin mengendalikan Golkar agar eks Wali Kota Solo itu punya posisi kuat di legislatif tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk mengimbangi Prabowo.

"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional dan daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih RI, sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan," kata Deddy.

Dia mengatakan Menkumham adalah jabatan strategis dalam mengesahkan kepengurusan partai.

Golkar di sisi lain, bakal melaksanakan Munas untuk menentukan ketua umum definitif pada 20 Agustus atau sebelum pilkada 2024 dilakukan.

"Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," kata Dedi. (ast/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler