jpnn.com, JAKARTA - Indonesia berada di ambang krisis ekonomi jika rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Presiden Joko Widodo dan telah disetujui DPR RI tidak segera dilaksanakan oleh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan tertulis oleh anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, Senin (6/7). Dalam pernyataannya, anggota Fraksi PDI Perjuangan mengkritik penyaluran PEN karena sampai saat ini belum jelas kerangka waktunya.
BACA JUGA: Covid-19, Resesi Ekonomi dan Urgensi Kebersamaan
“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” kata Deddy.
“Tetapi yang terjadi malah lambatnya penyerapan anggaran oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambung Deddy.
BACA JUGA: Selamat Pagi, Bos IMF Sebut Dunia Sudah Memasuki Resesi
Menurut Deddy, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN.
“Ketiga instansi itu adalah ‘bottle-neck’ yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati Pemerintah dan DPR RI,” ujar peraih suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019 di Kalimantan Utara itu.
BACA JUGA: Alarm Resesi Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19
Deddy menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp 87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 6-7,65 triliun.
Tetapi sejauh ini, kata Deddy, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5% yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34.06%.
Sementara sektor kementerian dan lembaga sangat rendah, yaitu sekitar 4,01%, sektor UMKM meski telah mencapai 22,74% tetapi sebenarnya persentase itu terangkat karena penempatan dana di bank-bank milik negara.
Dalam catatan Deddy, kinerja yag paling buruk adalah stimulus bagi pembiayaan korporasi dan insentif usaha, di mana dari Rp181,8 triliun yang dialokasikan baru terserap 10,14%.
“Saya meminta Pak Jokowi segera melakukan langkah-langkah yang tegas dan cepat karena kondisi tidak semakin membaik. Penanganan pandemi dan kondisi ekonomi semakin memburuk akibat langkah-langkah konkret dan break-through tidak kunjung terlaksana,” ungkap Deddy.
Deddy menegaskan, harus segera dirumuskan kebijakan yang relevan dan sistematis agar stimulus ekonomi yang telah disiapkan dapat segera diserap dengan baik.
“Segeralah kumpulkan seluruh kepala daerah dan lembaga terkait seperti BPJS, BNPB untuk menyatukan gelombang dan langkah dalam menghadapi pandemi,” tutur Deddy.
Selain itu, Deddy menyarankan Presiden Joko Widodo segera mengumpulkan Kementerian terkait pemulihan ekonomi beserta OJK dan Bank Indonesia untuk mengidentifikasi sumbatan regulasi, birokrasi, dan libatkan KPK, BPK serta Kejaksaan Agung untuk merumuskan langkah-langkah konkretnya.
“Ini kondisi darurat, sudah banyak waktu yang terbuang percuma akibat birokrasi dan aspek regulasi yang menghambat. Waktunya sudah semakin pendek dan semakin dekat dengan resesi, tetapkan target dan waktu yang ketat,” tegas Deddy.
Dia prihatin karena setiap hari semakin banyak pekerja yang dirumahkan, UMKM gulung tikar, ekonomi nyaris lumpuh, dan hanya sekitar 20% yang mampu bertahan.
“Rakyat sudah kehabisan uang, pengusaha sudah sesak napas, sementara para pengambil dan pelaksana kebijakan hanya saling menunggu dan berusaha menyelamatkan diri sendiri,” kata Deddy.
“Jika selama bulan Juli ini Presiden gagal mengambil tindakan nyata dan efektif, besar kemungkinan kita akan memasuki jurang resesi yang sulit diukur kedalamannya. Pak Jokowi dikejar waktu, harus tegas dan cepat kalau mau menghindari resesi yang sudah di depan mata,” tutup Deddy. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil