jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina didorong segera merampungkan target pelaksanaan program digitalisasi SPBU. Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus.
Deddy mengatakan, program digitalisasi SPBU diperlukan untuk mengetahui distribusi bahan bakar minyak, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Menurut Deddy, program ini juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo mengenai keberlanjutan harga BBM satu harga.
BACA JUGA: Pasokan CPO Cuma Cukup untuk B50, Bu Dirut Pertamina Dorong Replanting Sawit
“Ini penting untuk segera dirampungkan targetnya. Digitalisasi SPBU perlu untuk mengetahui jumlah bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan tepat sasaran,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis kepada media, Kamis (31/1).
Anggota Panja BUMN Energi itu menyampaikan, program digitalisasi SPBU itu harus segera dilaksanakan, khususnya untuk SPBU yang berdekatan dengan kawasan industri, pertambangan, dan bisnis skala besar lainnya. Sebab menurut Deddy, di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah industri sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya.
BACA JUGA: Proliga 2020: Jakarta Pertamina Energi Taklukkan Juara Bertahan di Laga Perdana
Kelangkaan BBM itu dipicu beberapa hal, di antaranya dugaan adanya kecurangan karena BBM bersubsidi di SPBU dijual untuk kebutuhan industri. Efek domino dari kelangkaan BBM itu sangat merugikan masyarakat karena mengganggu produktivitas dan laju perekonomian rakyat.
“Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre berkilometer, bahkan menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM,” ujar Deddy.
BACA JUGA: Truk Tangki BBM Terbakar di SPBU Kota Banjar, Ini Kata Pertamina
“Kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak, sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan,” lanjut Deddy.
Terkait digitalisasi SPBU, Deddy yakin program itu akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Karena masih banyak laporan masyarakat mengenai BBM bersubsidi yang dijual ke industri. Jika kebocoran dapat ditekan, maka kinerja Pertamina akan lebih efisien dalam hal laba dan melayani kebutuhan masyarakat.
“Banyak laporan soal solar bersubsidi di SPBU sering dijual ke industri. Jika benar BBM bersubsidi itu dijual ke industri, tentu saja mengurangi laba pertamina dan menguntungkan segelintir pemburu rente,” ungkap Deddy.
Rencana menjalankan program digitalisasi SPBU pertamina ini muncul sejak 2018, namun hingga kini belum terlaksana sesuai rencana. Dari target PT Pertamina (Persero) yang ingin menjangkau 5.518 SPBU, hingga 12 Desember 2019 baru menjangkau 2.539 SPBU.
Pilot project digitalisasi SPBU ini dimulai di 10 SPBU pada 3 September 2018, di antaranya adalah SPBU di Tol Cipali arah Bandung dan SPBU di Fatmawati, Jakarta Selatan.
“Dengan digitalisasi, jadi bisa lebih mudah memantau berapa BBM yang dibeli SPBU, berapa yang dijual, sisa stok berapa. Jadi monitoringnya lebih jelas dan bisa menekan peluang terjadinya kecurangan,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Program ini bekerja sama dengan Telkom yang memasang sensor pada tangki pendam di SPBU dan pada keran penyaluran BBM dari dispenser hingga ke pipa pengisian. Sensor ini bisa dijalankan dengan teknologi 3G jika di lokasi SPBU tidak tersedia teknologi 4G. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil