Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Terus Melobi Jepang demi Pasar Ekspor

Kamis, 28 Juli 2022 – 23:35 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi (kanan) meminta pemerintah pusat terus melobi Jepang terkait pasar ekspor. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyatakan Indonesia perlu intens melobi Jepang untuk menangkap potensi pasar ekspor perikanan dan pertanian.

“Jepang adalah pangsa pasar penting untuk produk perikanan dan pertanian Indonesia,” kata Dedi, Kamis (28/7).

BACA JUGA: Perempuan Cantik di Perahu Itu Hamil, Berjumpa Dedi Mulyadi di Danau Cirata, Oh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga meminta Jepang memberikan eliminasi empat pos tarif ikan tuna kaleng dan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk kuota ekspor pisang dan nanas.

Dedi menuturkan langkah yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu cukup strategis.

BACA JUGA: Reaksi Dedi Mulyadi Soal Vonis Penjara Seumur Hidup untuk Pemerkosa 13 Santriwati

“Kalau semua itu berhasil, akan memberikan dampak besar untuk kemajuan produk ekspor perikanan dan pertanian,“ katanya.

Menurut dia, Jepang merupakan pangsa pasar penting untuk produk perikanan dan pertanian Indonesia. 

BACA JUGA: Pulang Kampung, Luis Suarez Gabung Klub Masa Kecilnya

Namun ekspor produk perikanan, seperti ikan tuna kaleng masih kalah dengan Thailand. Padahal Indonesia penghasil tuna terbesar di dunia.

Dia menilai salah satu kendala ekspor ikan tuna kaleng karena masih dikenai tarif di empat pos, sedangkan Thailand bebas tarif.

“Ini masalah yang sudah lama, semua tuntutan Indonesia sebagaimana disampaikan Pak Airlangga bisa direspons positif Jepang. Regulasi aturan sebagaimana diminta Jepang sudah dilakukan. Makanya, butuh lobi ke Jepang lebih intensif lagi, Pak Airlangga melakukan peran penting,” kata Dedi.

Bukan hanya dalam bidang perikanan ekspor strategis ke Jepang, katanya, dalam bidang pertanian, ekspor nanas, dan pisang ke Jepang cukup besar. Bahkan, masih terbuka untuk terus dikembangkan.

Menurut dia, kendala yang dirasakan terkait ekspor pisang yang saat ini masih dikenakan tarif 10-20 persen relatif sama dengan negara lain di ASEAN. Namun untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk kuota yang diberikan hanya 1.000 ton per tahun.

Permintaan Airlangga agar ada tambahan kuota ekspor pisang hingga 4.000 ton per tahun mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.

“Permintaan ini penting karena peluang ekspor pisang sangat besar. Kalau bisa tambah pembebasan bea masuk kuota maka akan berdampak besar,” katanya. (mrk/jpnn)


Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler