Defisit APBNP 2016 Bengkak, Target Penerimaan Pajak Meleset

Minggu, 18 September 2016 – 01:29 WIB
Sri Mulyani. Foto: Jawa Pos

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memutuskan kembali menaikkan angka defisit APBN 2016. Target penerimaan pajak untuk APBN 2016 pun sudah bisa dipastikan bakal meleset.

Sedangkan serapan anggaran nyaris seratus persen dari proyeksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga Agustus, penerimaan negara belum sampai separuh.

BACA JUGA: Bright Gas Semakin Jadi Primadona

Angkanya berada di 46,1 persen  dari target APBNP 2016. Sementara itu, prediksi kekurangan pendapatan hingga akhir tahun masih tetap sama seperti asumsi sebelumnya, yakni Rp 219 triliun.

’’Karena itu, penerimaan bulan ini dan tiga bulan ke depan sangat menentukan,’’ terang Ani, sapaan Sri Mulyani.

BACA JUGA: Digitalisasi di AirAsia Terbukti Dahsyat

Taruhannya adalah kemampuan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang telah menjadi komitmen.

Apalagi, cost recovery atau biaya ditanggung pemerintah dari penerimaan sumber daya migas hingga Juli lalu terealisasi USD 6,5 miliar.

BACA JUGA: Begini Cara KemenPU Mendukung Percepatan Pembangunan Pariwisata

Padahal, anggarannya hanya USD 8 miliar. Sangat mungkin, cost recovery akan melampaui yang dianggarkan. Hal itu otomatis mengurangi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Di satu sisi, berdasar data Kemenkeu, belanja negara mengalami percepatan seiring banyaknya penyerapan anggaran pada awal tahun.

Diprediksi, tahun ini realisasi belanja mencapai 97,1 persen yang tentu lebih tinggi dari rata-rata belanja per tahun. Peningkatan belanja itu otomatis berdampak pada defisit APBN.

’’Kami memperkirakan akan meningkat 0,2 persen dari produk domestik bruto (PDB),’’ lanjut mantan Managing Director Bank Dunia itu.

Saat ini, asumsi defisit APBNP 2016 adalah 2,35 persen dari PDB. Setelah kenaikan tersebut, perkiraan defisit menjadi 2,55 persen.

Sementara itu, terkait dengan RAPBNP 2017, pembahasannya dengan parlemen masih terus berlanjut. Khususnya pembahasan asumsi makro.

’’Ada sedikit revisi (asumsi) pertumbuhan ekonomi. Dari 5,3 persen menjadi 5,1 persen,’’ urainya.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah akan mengupayakan peningkatan ekonomi meski tanpa menggunakan instrumen APBN. (byu/dee/c21/sof/jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Titik Balik Lagi, Go Digital!


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler