JAKARTA--Kementerian Riset dan Teknologi bersama tujuh lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) mendeklarasikan pembangunan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Dengan deklarasi di Kemristek tersebut, kini sudah 11 kementerian dan lembaga yang telah mendeklarasikan zona integritas.
“Ini lompatan yang luar biasa. Sebelumnya baru tiga, dan sekarang ditambah delapan lagi, sehingga jumlahnya 11 dari 70 kementerian dan LPNK. Jadi sudah sepertujuh yang mulai berubah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Senin (4/6).
Dia mengakui penggerak reformasi birokrasi adalah masing-masing instansi pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia. Sedangkan Kementerianpan-RB yang mengatur ritmenya. “Yang menggerakkan untuk perubahan adalah kita semua guna mempercepat tercapainya cita-cita bangsa,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Azwar, ada 20 kementerian/lembaga yang sudah memasuki proses reformasi birokrasi untuk segera mendapatkan tunjangan kinerja, termasuk di dalamnya Kemenristek. Selain itu, sebanyak 33 provinsi didorong untuk ikut reformasi birokrasi.
“Tiap provinsi ada satu kabupaten dan satu kota yang dijadikan proyek percontohan. Jadi tahun ini ada 139 instansi yang meliputi kementerian, lembaga dan daerah yang ikut reformasi birokrasi,” tambahnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpora Tegaskan Penganggaran Hambalang Sudah Sesuai Aturan
Redaktur : Tim Redaksi