jpnn.com, BAKAUHENI - Kepala Pusat Riset dan Inovasi Metropolitan, Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Ilham Malik mengatakan di Pelabuhan Bakauheni, tidak ada persoalan akut penumpukan kendaraan seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak.
Kemacetan ribuan kendaraan yang melanda hingga berjam-jam di Pelabuhan Merak, semula memunculkan kekhawatiran akan terjadi juga di Pelabuhan Bakauheni.
BACA JUGA: Gegara Menipu Uya Kuya, Medina Zein Didepak dari Jabatan Dirut Perusahaan Kosmetik Miliknya?
"Tetapi hingga Minggu malam ini (8/5), Pukul 21.00 tidak ada persoalan semacam itu terjadi di Bakauheni," jelas Ilham, Senin (9/5).
Ilham mengapresiasi kerja sama yang apik antara Kepolisian, ASDP, Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan setempat.
BACA JUGA: Keutamaan Puasa Syawal, Jangan Sampai Dilewatkan
Selain itu, Ilham juga mengapresiasi Kepolisian Lampung dengan cara melakuan system delay, perlambatan di rest area merupakan salah satu praktik manajemen transportasi dan rekayasa lalu lintas yang cukup bagus.
"Itu ada teorinya bahwa perlu ada pengendalian volume lalu lintas agar kapasitas rasio tidak melebihi satu, termasuk di pelabuhan agar tidak over load atau terlalu sepi," ungkap dia.
BACA JUGA: Mudik Lebaran 2022, ASDP Maksimalkan Pelayanan di 13 Lintasan Penyeberangan
Ihlam menegaskan Delay system memberikan pengaruh besar pada kelancaran arus mudik di ruas jalan tol, arteri dan di Pelabuhan Bakauheni.
Polda Lampung menyampaikan mereka menjadikan semua rest area aktif di sepanjang ruas jalan tol di Lampung yang mengarah ke Bakauheni sebagai tempat penampungan sementara kendaraan yang akan menuju ke Jawa.
"Setiap rest area di tol Lampung merupakan hipotesis yang paling masuk akal untuk memberikan justifikasi soal kenapa Pelabuhan Bakauheni tidak mengalami persoalan seperti yang dialami pemudik di Pelabuhan Merak," tegas Ilham.
Pendekatan baru dalam setiap persoalan transportasi memang sangat dibutuhkan.
Berbagai kebijakan penanganan masalah memang juga harus terus dibuat dan digali dari fenomena dan data yang ada.
Pendekatan penanganan berupa sistem penundaan arus seperti yang diterapkan Polda Lampung dan jajaran pengelola transportasi mudik, merupakan bagian dari kebijakan penanganan masalah yang berhasil membawa pengaruh signifikan di lapangan.
Begitu juga dengan kebijakan contra flow, oneway, gage (ganjil genap), relaksasi WFH dan himbauan penundanaan mudik, adalah rangkaian kebijakan untuk mengurai masalah transportasi di masa mudik.
Ilham juga mengungkapkan penundaan perjalanan atau delay sistem bisa dilakukan di mana saja termasuk di Pulau Jawa.
Hanya saja butuh regulator dalam menerjemahkan data yang ada.
"Para ahli bisa memberikan saran kepada pemerintah dengan out of the box supaya bisa menyelesaikan masalah yang ada, seperti kemacetan ini," seru Ilham.
Sementara itu, Tulus Abadi, Ketua YLKI ke depan menyarankan agar Kementerian Perhubungan dan ASDP lebih banyak melakukan sosialisasi bila terjadi perubahan kebijakan. Hal ini mengacu pada pembelian tiket yang kini bisa dilakukan secara online.
Pembelian tiket secara online di pelabuhan penyeberangan ASDP dimulai pada 2020.
Hanya saja, pada masa itu dan setahun setelahnya tidak diperbolehkan mudik, sehingga tidak begitu banyak masyarakat yang tahu kalau pembelian tiket harus secara online.
"Masalahnya, 2020 dan 2021 tidak ada mudik. Sehingga info soal tiket online ini minim," ungkap Tulus.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Medina Zein Dinilai Salah Cari Korban, Uya Kuya: Lu Tipu Gue, Gue Kontenin
Redaktur & Reporter : Yessy Artada