jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) untuk secepatnya merealisasi anggaran untuk penanganan dampak Covid-19.
Menurut Ansy, para petani dan peternak sangat membutuhkan bantuan cepat dan konkret agar mereka tetap produktif selama pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Ansy Lema: Apa Kabar Kasus Korupsi Bawang Merah di Malaka?
Hal ini diungkapkan politikus muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lintas Eselon l Kementan di Jakarta, Selasa (30/6) dan Rabu (1/7/2020).
Secara khusus Ansy menyoroti presentasi Sekjen Kementan mengenai realisasi keuangan kegiatan Kementan dalam menghadapi dampak Pandemi Covid-19 per 26 Juni 2020. Dalam presentasi tersebut terungkap bahwa realisasi anggaran untuk Dukungan Pencegahan Penularan 42,21 persen, pengamanan ketersediaan pangan 40,48 dan social safety net 45,58 persen. Artinya, serapan anggaran yang sudah disediakan untuk penanganan Covid-19 di bawah 50 persen.
BACA JUGA: Bareng KLHK dan Pemprov NTT, Ansy Lema Gelar Sosialisasi Penanganan Limbah Infeksius Covid-19
“Apa penyebab dan kendala yang dihadapi Kementan sehingga belum mampu mencapai target 50 persen? Ke mana anggaran penanganan Covid-19 dialokasikan? Saya juga meminta detil penjelasannya. Para petani dan peternak kini mengalami kesulitan karena pandemi Covid-19. Kementan harus bergerak cepat untuk membantu para petani agar tetap produktif menanam,” tegas wakil rakyat asal NTT tersebut.
Serapan anggaran rendah di Kementan tercermin nyata di semua eselon I Kementan. Ansy mencontohkan Ditjen Perkebunan (Ditjenbun), yang masih rendah penyerapannya. Dua kegiatan prioritas di Ditjenbun penyerapannya masih sangat rendah, yaitu kelapa genjah di pekarangan dan padat karya perkebunan.
BACA JUGA: Tiga Komponen Fundamental Ini Wajib Dimiliki Perwira TNI AL
Kelapa genjah di pekarangan memiliki anggaran Rp 22,3 miliar. Hingga saat ini baru terserap 2,27%. Sementara, padat karya perkebunan memiliki anggaran Rp 19,29 miliar. Hingga saat ini yang baru terserap 10,87%.
“Dua kegiatan ini menjadi catatan saya saat pembahasan realokasi dan refocusing anggaran lalu. Saat itu, saya dengan tegas mempertanyakan urgensi dan efektivitas kegiatan tersebut dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19. Saya mendesak Ditjenbun untuk bisa menjelaskan mengapa realisasi anggaran dua kegiatan prioritas ini masih sangat jauh tertinggal,” ungkapnya.
Menurut mantan Dosen tersebut, realisasi bantuan penanganan Covid-19 menjadi hal yang krusial. Presiden Jokowi beberapa hari lalu telah mengatakan dengan tegas bahwa Covid-19 adalah kejadian extraordinary (luar biasa) sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Ia berharap, Kementan harus berani memangkas aturan atau prosedur formal berbelit-belit yang menghambat bantuan tiba ke masyarakat.
“Presiden Joko Widodo baru saja mengingatkan kementerian agar secepatnya mencairkan anggaran untuk membantu masyarakat. Para petani harus diberikan bantuan yang sifatnya langsung dan cepat agar tetap sehat dan bugar bekerja sehingga produktivitas pangan semakin bisa digenjot. Kementan harus kerja cepat, pangkas prosuder yang berbelit. Jangan sampai bantuan datang terlambat, padahal rakyat kini membutuhkan bantuan,” imbuhnya.
Anggota Banggar DPR RI itu juga meminta Kementan memberikan laporan detil terkait penggunaan anggaran untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19. Karena data yang rinci, akurat, dan transparan dari Kementan akan menjadi dasar objektif untuk melakukan evaluasi kebijakan penanganan dampak Pandemi Covid-19 di sektor pangan.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich