jpnn.com, JAKARTA - Demi pengangkatan guru honorer menjadi PPPK 2023, Ketum GHN10 H. Nasrullah menggalang tanda tangan surat kuasa untuk melaporkan kepada presiden via Komnas HAM.
Dia menilai hanya jalur Komnas HAM yang bisa membuat mereka bisa tembus kepada Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Guru Honorer Tuntut Pemerintah Angkat GHN10+ Jadi PPPK Tanpa Tes, Jika Tidak...
"Saat ini kami sedang menunggu ribuan tanda tangan surat kuasa untuk melaporkan kepada Presiden via Komnas HAM," kata Nasrullah kepada JPNN.com, Minggu (2/7).
Ketum Guru Honorer Negeri masa kerja 10 tahun ke atas (GHN10 ) ini mendesak pemerintah bertanggung jawab atas nasib pegawai non-ASN.
BACA JUGA: 111 Guru Honorer di HSU Diangkat menjadi PPPK, Zakly Berpesan Begini
Pemerintah dituntut mengangkat GHN10 yang saat ini masih belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK guru 2022.
Nasrullah mengatakan di saat sekolah negeri kekurangan guru di daerah-daerah, tidak banyak orang yang mau menjadi guru honorer.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk Ungkap Usulan Formasi PPPK 2023 Hanya 278.102, Pemda Tolonglah HonorerÂ
"Kenapa? Karena gaji yang sangat kecil sekitar Rp 300 ribu per bulan. Itu pun dibayar 3 bulan sekali dan masih ada potongan-potongan," kata Nasrullah.
Dia mengungkapkan guru honorer di sekolah negeri diwajibkan harus S1 dan menggunakan pakaian ke kantor bak seorang PNS.
Semuanya dipatuhi guru honorer demi berbakti kepada negara dan mencerdaskan anak bangsa walaupun anak kandung mereka sendiri tidak terurus, karena hidup di dalam kemiskinan.
Lebih sedih lagi di saat perekrutan ASN PPPK di sekolah negeri, pengorbanan para guru honorer yang bekerja puluhan tahun tidak ada penghargaan sedikit pun dari negara.
Di saat pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan PNS selama 7 tahun sejak 2014 sampai 2020 yang menjadi ujung tombak adalah guru honorer di sekolah-sekolah negeri seluruh Indonesia.
"GHN10 rela bekerja dengan ikhlas demi mencerdaskan anak bangsa ini walaupun tanpa digaji," ujarnya.
"Ke mana hati nuranimu wahai Mas Nadiem (Mendikbudristek) dan Mas Azwar Anas (MenPAN-RB) yang saat itu Bapak-bapak belum jadi menteri dan belum tahu pengorbanan GHN10 ," tutur Nasrullah.
Untuk mendapatkan sertifikasi saja, kata Nasrullah, GHN10 tidak bisa.
Namun, mereka tetap bekerja, mencurahkan tenaga dan air mata menjaga sekolah-sekolah negeri supaya tidak kekurangan guru.
Ironinya saat perekrutan guru honorer menjadi ASN PPPK masa kerja puluhan tahun tidak Bapak-Bapak hargai dengan alasan menjaga mutu pendidikan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad