Demi Keamanan Negara, Calon Tentara AS Dilarang Pakai Aplikasi TikTok

Senin, 25 November 2019 – 11:37 WIB
Ilustrasi Aplikasi TikTok. Foto : Reuters

jpnn.com, WASHINGTON - Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) Ryan McCarthy mengaku telah memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk melakukan evaluasi pemakaian aplikasi TikTok kepada seluruh calon tentara AS.

Larangan tersebut dilakukan untuk menjaga data privasi agar tidak mudah diretas oleh aplikasi yang kini kian populer di Tiongkok itu.

BACA JUGA: TikTok Sudah Diunduh 1,5 Miliar Kali, Saingi Capaian Instagram

"Pakar keamanan nasional telah menyuarakan keprihatinan tentang pengumpulan dan penanganan data pengguna TikTok, termasuk konten dan komunikasi pengguna, alamat IP, data terkait lokasi, metadata, dan informasi pribadi sensitif lainnya," tulis McCarthy dalam suratnya seperti dikutip dari New York Post, Senin (25/11).

McCarthy menilai kekhawatiran sang sentor terhadap pemakaian aplikasi video itu untuk rekrutmen calon tentara patut diperhatikan.

BACA JUGA: Ponsel Pertama TikTok Dirilis, Bermain di Segmen Premium dengan Harga Rp 5,8 Juta

Karena itu, dia meminta agar seluruh Angkata Darat AS untuk mengevaluasi penggunaan aplikasi tersebut.

Sebelumnya, Senator Militer Chuck Schumer, telah mengirim surat kepada McCarthy. Schumer khawatir soal kebijakan militer AS menggunakan TikTok untuk merekrut prajurit.

BACA JUGA: Google Berniat Caplok Firework Guna Saingi TikTok

Menurutnya, Angkatan Darat AS harus mengadaptasi dengan teknik perekrutan lain.

“Jangan pakai produk perusahaan teknologi China karena berisiko bagi keamanan nasional,” demikian kalimat dalam surat tersebut.

ByteDance adalah salah satu perusahaan TikTok yang tumbuh paling cepat di Tiongkok. Sekitar 60 persen dari 26,5 juta penggunanya aktif bulanan TikTok di Amerika Serikat berusia antara 16 dan 24.

Pemerintah AS menyatakan resah terhadap keamanan domestik setelah melihat kepopuleran TikTok.

Sebelumnya, ByteDance berencana melakukan penambahan pengguna di negara luar pasar terkuat. Hal tersebut dilakukan untuk keluar dari tekanan politik di Amerika Serikat (AS). (mg9/jpnn)

 


Redaktur & Reporter : Dedi Sofian

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler