Demi Kemudahan Berusaha, Jokowi Serukan Reformasi Struktural, Deregulasi dan Debirokratisasi

Kamis, 21 November 2019 – 19:46 WIB
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin untuk pertama kali memimpin ratas Kabinet Indonesia Maju di Istana Presiden, Rabu (30/10). Foto: BPMI Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi penghambat kemudahan berusaha di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai percepatan kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

BACA JUGA: Dalam Rapat Terbatas, Jokowi Minta Itu Harus Cepat, Karena Sedang Kejar-mengejar

"Saya ingin para menteri mempelajari masalah-masalah yang ada secara detail di mana poin-poin kelemahan serta titik-titik yang menjadi penghambat dari kemudahan berusaha ini," kata Jokowi.

Saat itu, Jokowi menyinggung soal peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang dalam setahun terakhir ini relatif stagnan. Padahal, pada 2018 lalu Indonesia berhasil mengalami peningkatan yang signifikan dari yang semula berada pada peringkat 120 menjadi peringkat 72.

BACA JUGA: Usung Tema Persatuan, Panitia Reuni Akbar 212 Bakal Undang Jokowi dan Prabowo?

"Kita ingin ada sebuah kenaikan peringkat lagi dalam kemudahan berusaha di Indonesia yaitu di peringkat 40-50 seperti yang kita inginkan," tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya dan solusi yang dijalankan harus dilakukan secara total. Sejumlah langkah tengah direncanakan dan kembali dijalankan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini.

BACA JUGA: 7 Staf Khusus Presiden Jokowi, Semua Muda, Ganteng, Cantik

"Solusi yang kita kerjakan tidak boleh sepotong-sepotong. Kita butuh sebuah reformasi struktural, membutuhkan deregulasi, dan debirokratisasi sehingga kemudahan berusaha betul-betul bisa kita potong, kita sederhanakan," jelasnya.

Untuk itu, Jokowi menginstruksikan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal langkah perbaikan dan reformasi di semua titik agar upaya tersebut benar-benar membuahkan hasil.

"Reformasi pelayanan perizinan yang cepat dan terintegrasi dari pusat ke provinsi sampai ke kabupaten harus menjadi sebuah desain sehingga benar-benar kita bisa melihat, bisa mengontrol, dan bisa mengawasi proses-proses yang ada di mana berhentinya, di mana ruwetnya," tandas Jokowi.(fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler