Demi Muslim Rohingnya, Garda Bangsa Sambangi Kedubes Myanmar

Senin, 06 Agustus 2012 – 19:49 WIB
Aktivis Garda Bangsa saat menyambangi Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Senin (6/8). Foto : Boy Kusdharma/JPNN

JAKARTA - Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) mengaku tidak bisa tinggal diam mencermati kondisi kaum muslim Rohignya di Myanmar. Senin (6/8), DKN Garda Bangsa menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Di depan KEdubes Myanmar, organisasi di bawah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyuarakan kecaman dan kutukan terhadap aksi pembantaian terhadap muslim Rohingya. Setelah berorasi sejenak sambil membentangkan spanduk berisi kritikan terhadap aksi pembantaian, massa kemudian melakukan salat ghoib di depan Kedubes Myanmar.

Ketua Umum DKN Garda Bangsa M. Hanif Dhakiri didampingi sekjennya, Abdul Malik Haramain, menuntut penghentian semua bentuk tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingnya. Kekerasan fisik, pengusiran maupun kekerasan simbolik yang dilakukan pemerintah Myanmar dinilai akan meningkatkan eskalasi konflik dan memancing tekanan dunia internasional untuk menjatuhkan sanksi. "Ini justru merugikan bangsa Myanmar seluruhnya," tegasnya.

Selain itu Garda Bangsa juga meminta Pemerintah Myanmar membuka akses yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang hendak mengetahui duduk masalah sebenarnya. Termasuk pula pengusutan pelanggaran HAM baik kepada minoritas Rohingya, maupun kepada pihak yang ingin memberikan bantuan kemanusiaan, kesehatan dan pendampingan pascakonflik.

"Mendesak pemerintah Myanmar mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada semua pihak yang terindikasi melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM berat kepada minoritas Rohingya," katanya.

Menurut Hanif, pemerintah Myanmar jangan sampai berlaku tidak adil. "Harus berorientasi pada penyelesaian secara adil, berprikemanusiaan dan berlandaskan pada nilai-nilai HAM," katanya.

Sebaliknya, pemerintah Myanmar diminta belajar kepada bangsa Indonesia yang pernah mengalami konflik entis dan berada di bawah kekuasaan tirani mayoritas. Menurut Hanif, semuanya dapat diselesaikan dengan musyawarah, pendekatan sosio-budaya dan kemanusiaan. "Sama sekali jauh dari pendekatan kekerasan maupun refreshif aparat keamanan," paparnya.

Aksi massa itu berlangsung dengan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa terus berorasi dan mengutuk keras tindakan pembantaian tersebut.

"Indonesia sebagai negara yang besar punya posisi tawar tinggi di Asia, mengkritisi sikap Myanmar. Garda Bangsa dan rakyat Indonesia mendukung demokrasi dan menolak diskriminasi, pembantaian dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar," ujar massa. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Tantang Polri Ngadu ke MK


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler