JAKARTA - Demi menata pedagang kaki lima (PKL), Pemprov DKI mengorbankan rumah dinas camat dan lurah. Rumah dinas para perangkat wilayah ini akan dibongkar untuk menyediakan tempat bagi para PKL.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang biasa disapa Ahok. Menurutnya, kebijakan ini untuk mengatasi minimnya lahan di ibukota.
"Jadi tadi saya sudah bilang, semua rumah dinas camat lurah cabut saja. Jadiin taman buat PKL saja. Ngapain semua lurah camat ada rumah, yang sudah jelek-jelek kita bongkar saja nggak usah direhab lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/5)
Rencananya, di atas tanah bekas rumah dinas akan dibangun sebuah taman. Di taman itulah nantinya para PKL diberi tempat untuk berdagang.
Ahok menilai tingkat kesejahteraan para lurah dan camat sudah sangat tinggi. Karena itu tidak perlu lagi difasilitasi dengan rumah dinas.
"Dia punya rumah sendiri. Ini DKI bos, camat lurahnya punya duit itu. Mana susah sih (Pemprov) DKI, gaji terendah saja bisa 7 jutaan kok," ungkap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Ahok optimis kebijakan ini bisa dijalankan. Ia juga yakin tidak ada peraturan yang dilanggar dengan mencabut fasilitas rumah dinas bagi camat dan lurah.
"Apa yang dilanggar? Pemerintah. Tanah-tanah aku, tanah pemda gitu lho," tandasnya. (dil/jpnn)
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama yang biasa disapa Ahok. Menurutnya, kebijakan ini untuk mengatasi minimnya lahan di ibukota.
"Jadi tadi saya sudah bilang, semua rumah dinas camat lurah cabut saja. Jadiin taman buat PKL saja. Ngapain semua lurah camat ada rumah, yang sudah jelek-jelek kita bongkar saja nggak usah direhab lagi," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/5)
Rencananya, di atas tanah bekas rumah dinas akan dibangun sebuah taman. Di taman itulah nantinya para PKL diberi tempat untuk berdagang.
Ahok menilai tingkat kesejahteraan para lurah dan camat sudah sangat tinggi. Karena itu tidak perlu lagi difasilitasi dengan rumah dinas.
"Dia punya rumah sendiri. Ini DKI bos, camat lurahnya punya duit itu. Mana susah sih (Pemprov) DKI, gaji terendah saja bisa 7 jutaan kok," ungkap mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Ahok optimis kebijakan ini bisa dijalankan. Ia juga yakin tidak ada peraturan yang dilanggar dengan mencabut fasilitas rumah dinas bagi camat dan lurah.
"Apa yang dilanggar? Pemerintah. Tanah-tanah aku, tanah pemda gitu lho," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 14 RS Batal Mundur dari KJS
Redaktur : Tim Redaksi