Demi Serang PSI, Anggota DPRD DKI Abaikan Kepentingan Rakyat

Rabu, 16 Desember 2020 – 21:55 WIB
Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Penanggulangan Covid-19 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (19/10). Foto: Dok. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

jpnn.com, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI beberapa waktu lalu adalah bukti tak terbantahkan bahwa mereka hanya mewakili diri sendiri, bukan rakyat. 

"Sikap anggota DPRD DKI walk out dari forum saat fraksi PSI membacakan pandangan, menegaskan bahwa mereka mementingkan kelompok," kata Manager Riset Seknas FITRA Badiul Hadi di Jakarta, Rabu (16/12).

BACA JUGA: PSI Apresiasi Keputusan Pemerintah Menggratiskan Vaksinasi Covid-19

FITRA mengingatkan bahwa aksi walk out tersebut terjadi saat rapat paripurna membahas rencana detail tata tuang dan zonasi, sebuah isu yang sangat krusial bagi pembangunan ibu kota. 

Karena itu, para anggota DPRD DKI yang memilih meninggalkan ruangan jelas tidak mempedulikan kepentingan rakyat.

BACA JUGA: PSI Terus Panen Dukungan, Anggota DPRD DKI Dinilai Tidak Tahu Malu

"Rencana detail tata ruang dan zonasi, menjadi isu yang memang penting, karena isu menjadi salah satu isu utama dalam Pilkada, termasuk soal tata ruang reklamasi. Jangan sampai, muncul pandangan masyarakat bahwa DPRD DKI memandang tata ruang ini hal yang tidak penting," ujarnya.

Badiul menerangkan, rencana revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi di dalamnya ada rencana perluasan reklamasi kawasan Ancol.

BACA JUGA: PSI Dimusuhi Sesama Anggota DPRD DKI, Bang Pangi: Itu Konsekuensi Jalan Perjuangan

Sementara itu, janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak reklamasi.

"Janji politik Pak Anies yang menolak reklamasi wilayah Ancol atau pantai utara Jakarta, akan diuji saat pembahasan revisi Perda RDTR dan Peraturan Zonasi. dan ini menjadi momentum yang baik untuk menagih janji itu," tegasnya.

Selain itu, dia juga mengapresiasi PSI lantaran berani mengungkap adanya rencana kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

"Mengapresisasi sikap PSI yang menolak rencana kenaikan penghasilan anggota DPRD yang kita tahu angkanya mencapai Rp 8 milar per tahun," tutup Badiul. (dil/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler