jpnn.com, JAKARTA - Sikap berbeda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai menjadi penyebab seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta walk out dari rapat paripurna beberapa hari lalu.
Perbedaan itu terjadi rencana kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ferdinand dan Ruhut Kompak Bela PSI dari Serangan Anggota DPRD DKI, Kalimat Mereka Pedas
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, PSI seharusnya tahu risiko yang akan dihadapi kala berbeda pendapat dengan mayoritas di DPRD DKI Jakarta.
Salah satunya adalah ditinggalkan saat akan membacakan pandangan umum di Rapat Paripurna.
BACA JUGA: Diprotes Sesama Anggota DPRD, PSI Malah Panen Dukungan Rakyat
"Itu resiko politik harus disiapkan, jangan kaget PSI. Itu memang sudah jadi jalan hidup orang berbeda. Sehingga dunianya sudah begitu, kalau partai berbeda pasti dimusuhi. Itu konsekuensi jalan perjuangan, jalan sunyi," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/12).
Dia mengungkapkan, kehadiran PSI membuat pekerjaan rutinitas yang dilakukan DPRD DKI Jakarta terganggu. Alhasil sikap fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak nyaman dengan keberadaan PSI.
BACA JUGA: Walk Out Saat PSI Bicara, Anggota DPRD DKI Disebut Pertontonkan Dagelan
"Bisa jadi komunikasi politik PSI sudah membuat terganggung, atau dead lock karena PSI merugikan partai lain," ujarnya.
Menurut Pangi, sikap fraksi PSI tidak bisa berbuat banyak saat DPW mereka telah mengambil sikap. Sebab bisa saja salah satu kader PSI di DPRD DKI Jakarta memiliki sikap berbeda, namun akhirnya tetap harus tegak lurus dengan kebijakan partai.
Diketahui sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil