jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono memberi tanggapan soal langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk memerintahkan efesiensi anggaran.
Dia memahami langkah pemerintah era Prabowo dalam mengefisiensikan anggaran di kementerian dan lembaga sebagai upaya melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BACA JUGA: Prabowo Bukan Lagi Bagian dari Ormas GRIB Jaya, Sudah Mundur Sejak 2022, Ini Buktinya
"Kami memahami program MBG adalah salah satu ujung tombak perbaikan kualitas SDM anak sekolah kita saat ini, maka perlu anggaran besar," kata Riyono Caping sapaan akrabnya melalui layanan pesan, Kamis (13/2).
Legislator Fraksi PKS itu mengatakan pada 2025 pemerintah membutuhkan dana Rp 400 triliun menjalankan program MBG.
BACA JUGA: Begini Pandangan Akademisi Terkait Efisiensi Anggaran Dalam Inpres 1 Tahun 2025
Riyono Caping menyebut saat ini baru tersedia Rp 71 triliun yang artinya pemerintah masih kekurangan dana sekitar Rp 329 triliun agar MBG terlaksana total.
Menurutnya, rencana efisiensi semua kementerian dan lembaga pun ditarget Rp 305 triliun.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Efesiensi Anggaran ATK dan Tiadakan Kunker ke Luar Negeri
"Anggaran yang bersifat nonstrategis di K/L memang harus di kurangi," lanjutnya.
Namun, Riyono Caping mengungkapkan sisi lain bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) dibebani program Prabowo lainnya soal swasembada pangan.
Dia mengatakan Kementan ditargetkan bisa mendorong produksi beras pada 2025 sekitar 32 juta ton agar Indonesia tidak akan impor komoditas tersebut.
Kementan membuat program cetak sawah baru, brigade pangan, hingga petani millineal demi mewujudkan swasembada pangan.
Oleh sebab itu, dia meminta anggaran Kementan tidak dipotong atau diefisiensikan mengingat lembaga yang dipimpin Amran Sulaiman itu punya program mewujudkan swasembada pangan.
"Kami minta agar anggaran Kementan khususnya swasembada pangan jangan di potong, kabar akan di potong Rp 10 Triliun untuk Kementan jangan dilakukan, swasembada bisa terancam gagal," lanjutnya.
Menurutnya, swasembada pangan yang menjadi cita-cita Prabowo membutuhkan anggaran sekitar Rp 23 triliun pada 2025.
"Sekali lagi, fungsi bugdeting DPR ialah merancang dan membahas APBN dengan pemerintah. Kami minta agar Presiden Prabowo tetap mengalokasikan anggaran yang cukup bagi suskesnya swasembada pangan," tutupnya. (ast/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Aristo Setiawan