DEPOK - Demonstrasi yang digelar puluhan ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Dewan Kesejahteraan Rakyat (DKR) Kota Depok di Balaikota Depok yang menuntut Bantuan Langsung Sementara Mandiri (BLSM), Senin (8/7) diwarnai kericuhan. Para demonstran yang memaksa bertemu Wali Kota Nur Mahmudi Ismail terlibat adu jotos dengan puluhan Satpol PP. Akibatnya seorang perempuan paruh baya yang ikut berdemo terkena pukulan personel Satpol PP Kota Depok yang menjagai aksi demo itu.
Selain itu, saling dorong juga terjadi antara Satpol PP dengan pendemo. Beruntung aksi itu bisa dilerai polisi dari Polresta Depok. Demo digelar kaum ibu-ibu yang Senin (8/7) pukul 09.00 hingga 11.30. "Kami datang mau menyerahkan data warga miskin yang tidak dapat BLSM kenapa dihalang-halangi," ungkap Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada INDOPOS.
Menurutnya, pemukulan itu terjadi saat pihaknya berorasi di lingkungan Balaikota Depok. Tiba-tiba, puluhan Satpol PP mendorong mereka ke arah parkiran. Akibatnya, salah satu anggota DKR terjepit dan memancing anggotanya yang lain berteriak. Seketika itu kericuhan tak terhindarkan.
"Ada pendemo yang sempat ditarik dan ditendang Satpol PP. Boleh saja kami dilarang masuk, tetapi caranya jangan seperti ini. Kami bukan penjahat. Hanya ingin kasih data kepada wali kota," ucapnya.
Lebih jauh Roy mengatakan ada 100 ribu warga Kota Depok pemegang kartu Jamkesda yang tidak dapat BLSM. Di sisi lain, 7.000 warga Depok yang tergolong mampu menjadi penerima bantuan dari kompensasi kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
Kekisruhan itu, dinilai Roy akibat tidak becusnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Dinas Kesehatan mengajukan data ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok. Padahal, penerima BLSM harusnya pemegang kartu Jamkesda yang dikategorikan warga tidak mampu.
"Wali kota sendiri yang mengatakan masyarakat kurang mampu dibantu Jamkesda. Kok sekarang malah mereka yang tidak menerima data BLSM. Walikota tidak mau bertanggung jawab dengan kekacauan data penerima BLSM," paparnya.
Sementara itu, Murti Anisyah, 60 salah satu pendemo mengaku dipukul salah satu anggota Satpol PP. Saat itu dirinya memang ada di posisi paling depan. Janda satu anak ini menderita luka lebam di bahu akibat pukulan tangan.
"Awalnya di dorong dan langsung ricuh. Saya ke sini bukan untuk dianiaya Satpol PP tapi bertemu wali kota," terang warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Abdul Haris mengungkapkan, kewenangan pemberian BLSM bukan ada di Pemkot Depok. Sebab, data penerima BLSM yang masuk ke pusat merupakan data yang diajukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok.
"Mungkin saja ada spesifikasi lagi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menjadi penerima BLSM. Tapi kami janji akan menindaklanjuti laporan warga," terangnya. (cok)
Selain itu, saling dorong juga terjadi antara Satpol PP dengan pendemo. Beruntung aksi itu bisa dilerai polisi dari Polresta Depok. Demo digelar kaum ibu-ibu yang Senin (8/7) pukul 09.00 hingga 11.30. "Kami datang mau menyerahkan data warga miskin yang tidak dapat BLSM kenapa dihalang-halangi," ungkap Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada INDOPOS.
Menurutnya, pemukulan itu terjadi saat pihaknya berorasi di lingkungan Balaikota Depok. Tiba-tiba, puluhan Satpol PP mendorong mereka ke arah parkiran. Akibatnya, salah satu anggota DKR terjepit dan memancing anggotanya yang lain berteriak. Seketika itu kericuhan tak terhindarkan.
"Ada pendemo yang sempat ditarik dan ditendang Satpol PP. Boleh saja kami dilarang masuk, tetapi caranya jangan seperti ini. Kami bukan penjahat. Hanya ingin kasih data kepada wali kota," ucapnya.
Lebih jauh Roy mengatakan ada 100 ribu warga Kota Depok pemegang kartu Jamkesda yang tidak dapat BLSM. Di sisi lain, 7.000 warga Depok yang tergolong mampu menjadi penerima bantuan dari kompensasi kenaikan BBM bersubsidi tersebut.
Kekisruhan itu, dinilai Roy akibat tidak becusnya Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dan Dinas Kesehatan mengajukan data ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok. Padahal, penerima BLSM harusnya pemegang kartu Jamkesda yang dikategorikan warga tidak mampu.
"Wali kota sendiri yang mengatakan masyarakat kurang mampu dibantu Jamkesda. Kok sekarang malah mereka yang tidak menerima data BLSM. Walikota tidak mau bertanggung jawab dengan kekacauan data penerima BLSM," paparnya.
Sementara itu, Murti Anisyah, 60 salah satu pendemo mengaku dipukul salah satu anggota Satpol PP. Saat itu dirinya memang ada di posisi paling depan. Janda satu anak ini menderita luka lebam di bahu akibat pukulan tangan.
"Awalnya di dorong dan langsung ricuh. Saya ke sini bukan untuk dianiaya Satpol PP tapi bertemu wali kota," terang warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok, Abdul Haris mengungkapkan, kewenangan pemberian BLSM bukan ada di Pemkot Depok. Sebab, data penerima BLSM yang masuk ke pusat merupakan data yang diajukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok.
"Mungkin saja ada spesifikasi lagi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk menjadi penerima BLSM. Tapi kami janji akan menindaklanjuti laporan warga," terangnya. (cok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Distribusi KJS Terhambat Karena Banyak KTP Palsu
Redaktur : Tim Redaksi