jpnn.com, JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai penolakan kenaikan BBM menjadi alarm pergantian kekuasaan yang harus diwaspadai Presiden Joko Widodo.
Sebab, masyarakat menganggap pemerintah sama sekali tidak prorakyat.
BACA JUGA: Tinjau Command Center Pertamina, Erick Thohir Pantau Stok dan Antisipasi Kebocoran BBM
Artinya, solusi yang semestinya pemerintah ambil tidak menjadi pilihan, seperti realokasi anggaran infrastruktur IKN, PMN kereta api cepat, dan lain-lain yang hanya menguntungkan para oligarki.
"Apalagi statement kenaikan harga itu dianggap sebagai insentif buat produsen. Ini menjadi blunder," ujar Achmad, Rabu (7/9).
BACA JUGA: Kenaikan Harga BBM Jadi Pil Pahit Bagi Kesehatan Fiskal Negara
Menurut Achmad, BSU yang rencananya disalurkan kepada 16 juta jiwa tidak menyelesaikan masalah kenaikan BBM.
Pada kenyataannya data tahun berjalan yang tercatat hanya 14,64 juta jiwa, sementara orang-orang miskin baru yang akan muncul dari masyarakat kelas menengah yang menjadi masyarakat miskin baru tidak diantisipasi.
BACA JUGA: BLT BBM untuk 52 Ribu Keluarga di Riau Mulai Disalurkan, Cek Lokasinya
"Kenaikan BBM merupakan kebijakan yang tidak akan pernah didukung oleh mayoritas masyarakat, bahkan membuat pemerintahan saat ini berpotensi ditinggal karena dianggap tidak prorakyat," kata Achmad.
Selain itu, setiap masalah yang berkaitan dengan anggaran, rakyat selalu dijadikan sasaran.
Solusi-solusi yang diambil selalu menambah beban penderitaan rakyat, seperti kenaikan PPn. Namun, rakyat dianggap sebagai beban negara.
"Dalam hal ini, negara sedang bertransaksi dengan rakyat. Energi rakyat dihisap. Ini merupakan bentuk kekonyolan dalam bernegara," ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah tidak mencoba untuk mengefisienkan pengeluaran di berbagai sektor sehingga pemerintah dinilai belum mampu membuat solusi yang prorakyat dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
"Buruh dan mahasiswa melakukan unjuk rasa yang masif merupakan hal yang wajar karena kehidupan masyarakat sedang terhimpit. Jika pemerintah bersikukuh maka hal ini bisa menjadi alarm pergantian kekuasaan," tegas Achmad. (mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari