"Menakertrans diminta seoptimal mungkin memfasilitasi apa yang menjadi perhatian buruh selama ini," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Binagraha, kompleks Istana, kemarin. Termasuk juga persoalan outsourcing yang menjadi isu utama dalam aksi buruh.
Pemerintah, lanjut dia, siap membuka ruang dialog dengan para buruh. Sehingga ketika nanti peraturan mengenai tenaga kerja diimplementasikan, bisa diterima dan dijalankan dengan baik.
Julian tidak menjawab tegas saat ditanya apakah itu berarti presiden memberikan sinyal setuju penghapusan outsourcing. Menurutnya, persoalan tersebut sudah teknis dibahas di kementerian.
"Tujuan pemerintah untuk bahas outsourcing adalah kebaikan bagi para pekerja di mana para buruh bisa lebih dijamin hak-haknya misalnya mendapatkan cuti, jaminan sosial, jamsostek atau jainan hak-hak lainnya," urai doktor ilmu politik lulusan Hosei University, Tokyo, Jepang, itu.
Julian menambahkan, pemerintah tidak ingin aksi buruh yang berlangsung tidak sampai mengganggu iklim investasi yang cenderung mulai baik. Aksi tersebut juga tidak sampai mengganggu image bahwa Indonesia sebagai negara yang aman. Begitujuga dengan proses produksi yang diharapkan bisa tetap berjalan. "Akibat tidak beraktivitas karena tidak ada yang bekerja, mengganggu tidak hanya pabrik, tetapi juga perekonomian," ujarnya.
Sementara itu, Menakertrans Muhaimin Iskandar menuturkan pihaknya mengapresiasi demo buruh yang berlangsung kemarin. Namun, dia menuturkan, sebenarnya semua tuntutan buruh tersebut sudah didialogkan selama beberapa bulan bahkan terakhir kemarin dengan pimpinan-pimpinan para serikat buruh.
"Tujuannya untuk bersama-sama mencari solusi menyangkut outsourcing dengan tepat, cermat dan tidak membahayakan ekonomi nasional kita. Yang jelas pemerintah tidak akan menindak tegas perusahaan yang menyalahi aturan. Kita bahkan bisa cabut ijinnya," tegasnya.
Terkait dengan tuntutan upah, lanjut Muhaimin, untuk kebutuhan penetapan upah 2013 diupayakan mengacu pada hasil survey yang dilakukan oleh masing-masing dewan pengupahan daerah. Karena itu, pihaknya menginstruksikan pada para gubernur, bupati, dan walikota agar terlibat aktif dalam survei yang sesuai dengan kebutuhan kehidupan layak.
"Oleh karena itu survey itu dan sebelum memutuskan melalui SK gubernur benar-benar sudah di uji secara terbuka baik melibatkan pengusaha, apindo dan para buruh," urainya.
Sementara menyoal jaminan sosial, Muhaimin menuturkan masih ada satu poin yang masih belum tuntas yakni, jaminan kesehatan iuran dari para pekerja.
"Kita akan segera tuntaskan melalui Menkes dan pembicaraan bersama para pengusaha dan kita akan bawa pembicaraan ini pada LKS Tripartit juga supaya perintah undang-undang SJSN tentang iuran bisa betul-betul bersifat adil," imbuh dia. (fal/ken)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada Laporan Penerbangan Tertunda karena Asap
Redaktur : Tim Redaksi