Demo Demi ''Rakyat''

DUA pekan terakhir, kata-kata “demi rakyat” membisingkan telinga. Semua pihak, baik yang mengenakan kaus “pro” kenaikan BBM maupun yang berspanduk “anti” BBM naik, melontarkan jargon yang sama. Demo-demo anarkhis, yang menganiaya polisi, menjarah restoran waralaba McD, merobohkan pagar dan merusak taman di Gedung DPR RI –yang nilai kerusakannya Rp 5 M-, yang membakar mobil polisi, yang menyiram air keras kameramen Al-Jazeera, yang menyandera mobil pengangkut BBM Pertamina, yang memacetkan jalan di mana-mana.

Semua fasih melafalkan “demi rakyat”, “untuk rakyat”,  dan “memperjuangkan nasib rakyat. ”Kata-kata semanis semangka di musim panas itu berhamburan mewarnai polemik rencana pengurangan kuota BBM bersubsidi. Rakyat yang mana yang dimaksud? Mungkin lebih pas, disebut “demi partai untuk memperoleh simpati rakyat?” Lagi-lagi, rakyat yang mana itu?

jpnn.com - Di arena Rapat Paripurna DPR RI pun, semua wakil rakyat dari parpol itu berdebat sengit. Poin-nya sama, “demi rakyat”, “bersama rakyat”, “memperjuangkan nasib rakyat”, sampai pascasidang pun statemennya, “kemenangan rakyat”. Saya bertanya kepada lebih dari 10 orang, yang statusnya rakyat Indonesia, jawabannya sama: “Rakyat yang mana? Rakyat itu siapa?”

:TERKAIT Apalagi, akhir putusannya juga memberi opsi kepada pemerintah, boleh menaikkan BBM, tapi jangan 1 April 2012! Boleh menaikkan BBM, tapi setelah 6 bulan! Boleh naik, tapi jangan sekarang? Sementara, mereka semua tahu subsidi BBM sudah membebani APBN. Mereka paham betul, subsidi BBM itu lebih banyak dinikmati orang yang tidak miskin. Mereka tidak menutup mata, bahwa ICP –Indonesian Crude Prize, harga minyak mentah Indonesia—sudah menembus 128 USD per barel? Jauh dari asumsi APBN yang hanya 90 USD per barel.

Mereka juga tahu, krisis Selat Hormuz, antara Iran v Israel belum ada tanda-tanda mereda. Problem managerial, yang membutuhkan solusi cepat, tetapi diputuskan dengan cara politik, yang meliuk-liuk sekian lama. Mungkin karena live di TV nasional, sehingga sidang itu menjadi ajang permainan kata-kata, arena kompetisi pidato dan orasi politik. Yang dipertontonkan ke rakyat hanyalah debat, mengumbar kata-kata emosional, saling tuding, saling menjatuhkan, saling dorong dengan petugas keamanan, khas politisi Senayan.

Substansinya justru “lari” dari pembahasan. Yang diperbincangkan publik, justru soal walk out, pimpinan dewan terpeleset menyebut kepanjangan PKS, alur komunikasi sidang yang over crowded, celometan anggota dewan yang terhormat, fraksi balkon yang turut emosi, dan bunga-bunganya persidangan yang berlangsung melelahkan.

Jika isu BBM ini sebagai gelombang besar, partai-partai justru menari-nari dan berseluncur di atasnya. Tidak ada kesan, bahwa negeri ini sedang genting, terancam bangkrut, bukan karena supply and demand minyak, tetapi oleh geopolitik yang sumber gempanya berada di belahan bumi di Timur Tengah sana. Di luar sidang, isu bergeser lagi, gara-gara pemerintah ragu-ragu membuat keputusan, harga-harga sudah terlanjur naik, BBM sendiri tidak jadi naik 1 April. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bisa menurunkan harga-harga sembako?

Politisi itu ibarat pisau bermata dua. Untuk menaikkan BBM, pemerintah harus minta persetujuan DPR RI. Sementara ada UU yang tidak memperbolehkan BBM naik. Kalau langsung dinaikkan, maka pemerintah dianggap melanggar UU? Maka, UU itu harus dicabut dulu, karena itu harus melalui Sidang Paripurna. Pembahasan yang seru dan panjang dari Komisi saja sudah menciptakan spekulasi. Dan itulah pemicu pergerakan harga-harga.

Kemarin sore, hujan-hujan saya cek harga-harga sembako di Pasar Ciracas, Pasar Jaya Cibubur, dan Pasar Pal Cimanggis. Tidak terlalu signifikan, naik turunnya komoditas yang paling sensitif akibat polemik BBM naik itu. Hanya cabe rawit yang saat ini harganya paling pedas, dari Rp 18 ribu menjadi Rp 38 ribu. Lonjakan lain terjadi pada minyak goreng curah dari Rp 9 ribu ke Rp 12,5 ribu. Yang lain-lain cenderung berfluktuasi normal.

Telor malah turun. Daging sapi tidak berubah. Beras rata-rata naik Rp 1.000,-. Gula merah dari Rp 9 ribu ke 11 ribu. Sayur mayur, juga masih aman, seperti kentang, wortel, jahe, sereh. Bawang merah, bawang putih, naik wajar. Pasar memang sangat elastis, tergantung supply dan demand. Tidak seperti yang saya bayangkan, bahwa polemik BBM itu sendiri sudah membuat harga-harga sembako melambung setinggi langit.

Bahwa ibu-ibu pengunjung pasar sudah galau, itu pasti. Kegalauan itu pun akan menemukan titik equilibrium-nya sendiri, sehingga dalam waktu cepat pasar akan normal kembali. Apakah mereka takut BBM naik? Jawabannya, iya, pasti. Apa yang membuatnya takut? Bagi pedagang, perubahan harga itu memaksa mereka bargaining dengan pembeli lebih keras lagi. Dan itu pekerjaan harian mereka.

Kulakannya lebih mahal, maka pedagang harus menaikkan harga jual, dampaknya pembeli ngomel, tawar menawarnya lebih lama, bahkan lebih seru dari sidang DPR RI. Proses menaikkan harga inilah yang krusial. Kalau kemahalan, penjual lari ke pedagang lain yang lebih murah. Kalau kemurahan, mereka terancam tidak bisa kulakan lagi, alias bangkrut?

Berapa lama “kegalauan” di pasar, dari pengalaman BBM naik selama ini? Tidak lama, satu dua bulan sudah normal kembali, sudah menemukan standar harga baru lagi. Pertanyaannya, apakah rakyat seperti pedagang dan pembeli di pasar seperti ini yang sedang diperjuangkan demontran itu? Atau yang sedang dibela wakil rakyat? Mereka kok lebih pintar dan realistis membaca pasar?

Mirip dengan perusahaan, setiap ada kebijakan naik harga, hampir pasti terjadi kepanikan pasar. Daya serap pasar bisa turun 5-10 persen, tetapi satu-dua bulan berikutnya, demand kembali normal. Naik harga itu biasa diimbangi dengan operasi pasar, berpromosi, bagi-bagi hadiah, dan paket-paket murah. Serupa juga rencana pemerintah menaikkan BBM, dikompensasi dengan BLSM –Bantuan Langsung Sementara Masyarakat--, dan membangun infrastruktur baru.

Bedanya, antara direksi (baca: pemerintah, red) dengan komisaris (baca: legislatif, red), punya orientasi sendiri-sendiri dan tidak kompak. Intervensi komisaris ke direksi terlalu jauh dan membuat ruang gerak manajemen menjadi tidak lincah. Semoga pemegang saham (baca: rakyat, red) makin sadar siapa yang paling perduli pada pemilik saham? (*)

(*) Penulis adalah Pemred-Direktur Indopos, dan Wadir Jawa Pos.