Demo di Dekat Istana, Mahasiswa Tuntut Jokowi Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Senin, 21 Oktober 2019 – 20:23 WIB
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI saat menggelar aksi di depan Gedung Indosat, Senin (21/10). Foto: Aristo Setiawan/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mahasiswa yang tergabung di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI menggelar aksi di depan Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Aksi digelar sehari setelah Joko Widodo atau Jokowi dilantik sebagai Presiden RI untuk periode kedua.

Perwakilan BEM SI sekaligus Ketua BEM UGM Muhammad Atiatul Muqtadir menyebut pihaknya menyoroti berbagai hal dari aksi di Gedung Indosat, Senin ini. Satu di antaranya terkait janji politik Jokowi di periode pertama memimpin Indonesia.

BACA JUGA: Alamak, Demo Mahasiswa Kembali Digelar Depan Istana, Sehari Setelah Jokowi Dilantik

Menurut Atiatul, banyak janji politik Jokowi yang belum tertunaikan di periode pertama memimpin Indonesia. "Ada banyak janji-janji, ada banyak agenda-agenda yang belum tertunaikan. Janji ialah hutang, dan utang harus dibayar," kata Atiatul saat berorasi di depan Gedung Indosat, Jakarta, Senin ini.

Atiatul pun menyinggung janji penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu. Janji tersebut ialah satu di antara janji politik Jokowi yang belum selesai.

BACA JUGA: Pak Jokowi Mengaku Tak Perintahkan Polri Larang Demo Jelang Pelantikannya

"2014, presiden kami di depan sana berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, betul tidak? Namun bagaimana kabarnya hari ini, apa tertuntaskan tidak? Tidak," ungkap dia.

Selain menyinggung penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu, Atiatul menyoroti tentang produk legislasi di era kepemimpinan Jokowi periode pertama. Atiatul beranggapan banyak produk legislasi yang tidak mewakili suara rakyat.

BACA JUGA: Polisi tak Akan Keluarkan Izin Demo Saat Pelantikan Jokowi

"Lima tahun ini sudah cukup bagi kami untuk belajar bahwa ruang publik telah dibajak oleh oligarki elite politik. Bagaimana produk-produk legislasi dibuat sedemikian rupa dengan operasi senyap tanpa partisipasi publik apakah itu yang disebut demokrasi? Apakah itu yang disebut cita-cita reformasi?" ungkap dia. (mg10/jpnn)


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler