jpnn.com - JAKARTA - Puluhan ribu pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) terus akan mencoba menerobos pagar betis yang dibatasi oleh ratusan petugas Kepolisian.
Dari pantauan JPNN.com, puluhan ribu demonstran menyusun barisan. Mereka saling menyilangkan tangan demi merangkul tangan rekan di sebelahnya.
BACA JUGA: Nah loh... Ditanya Soal Jatah SKPD, Pengacara Rio: Tanya Aja Surya Paloh
Kemudian, di wajah para demonstran, mereka sudah mengolesi odol guna mengatasi gas air mata yang ditembakkan para petugas.
Sedangkan di sisi seberang lainnya, polisi anti huru-hara dengan atribut lengkap sudah berbaris dengan rapi, mereka juga bersiap menghalau para demonstran yang mencoba masuk ke dalam area Istana.
BACA JUGA: Hmmm... Makin Seru nih... Kubu Rio Sebut OC Kaligis Otak Dibalik Kasusnya
Sebelumnya, setiap perwakilan dari organisasi serikat buruh KUA melakukan negoisasi dengan pemerintah perihal lolos atau tidaknya tuntutan yang mereka ajukan. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah menolak tuntutan dari pengunjuk rasa.
Salah satu delegasi yang melakukan negoisasi dengan pemerintah, yaitu Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhamad Rusdi.
BACA JUGA: Demo di Depan Istana: Polisi Tembakkan Gas Air Mata, Demonstran Siaga
Usai bernegoisasi, Rusdi mengakui pemerintah tidak memberikan solusi apapun perihal tuntutan agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Tadi di dalam, kami delegasi tiap organisasi buruh bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Deputi Presiden Eko Yulianto. Kesimpulannya mereka menolak tuntutan kami," kata Rusdi usai melakukan negoisasi di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (30/10).
Dia menilai, seharusnya para menteri sudah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo mengenai PP tersebut. Dengan kapasitas menteri, tentu mereka diberikan keleluasan dalam mengambil kebijakan terkait dicabut atau tidaknya PP itu.
"Menteri-menteri yang kami temui tadi seharusnya sudah mendapatkan mandat dari pak presiden, ternyata jawabannya tidak mencabut. Malah memberikan jawaban substansif (yang paling pokok), yang tidak jelas," bebernya.
Menurut Rusdi, Menteri Ketenagakerjaan justu tidak mengerti duduk persoalan terkait pengupahan buruh. "Pengupahan ini kata Menteri di dalam termasuk bagian dari kebaikan untuk kami para buruh. Dia menjawab PP ini bagus untuk buruh. Untuk sekelas menteri ini jawaban tidak bagus, tidak berprikemanusiaan," ucapnya.
Oleh karena itu, sampai pemerintah tidak mencabut PP tersebut, para buruh akan tetap melakukan aksi demonstrasi. "Kami akan terus melakukan perlawanan. Karna peraturan ini bukan untuk tahun ini saja, selama kebijakan tidak dicabut, maka selama itu juga buruh sengsara," pungkasnya (mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tegang! 2 Water Cannon Mulai Ubrak-abrik Demonstran di Istana
Redaktur : Tim Redaksi