JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR, Nasir Djamil, meminta pemerintah tidak berlebihan menghadapi aksi demonstrasi yang menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurutnya, aksi demo adalah hal yang wajar sehingga tak perlu dianggap makar.
"Pemerintah jangan berlebihan dalam menyikapi aksi demo menolak kenaikan BBM. Apalagi menggunakan istilah makar," kata Nasir di gedung DPR RI, Senin (5/3).
Ditegaskannya, sangat tak pantas jika pemerintah mengaitkan aksi unjuk rasa anti kenaikan BBM dengan upaya penggulingan pemerintahan SBY-Boediono. Sebab, ada jalur di konstitusi yang memungkinkan untuk mengganti pemerintahan.
"Saya bilang demo BBM itu bagian dari demokrasi. Saya menyayangkan kemudian menghubungkan dengan penggulingan. Penggulingan ada mekanisme konstitusi di DPR," kata Nasir lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menilai ada indikasi penggulingan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam aksi demonstrasi antikenaikan BBM subsidi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masuk KASN, Masyarakat akan Awasi Kinerja PNS
Redaktur : Tim Redaksi