jpnn.com, JAKARTA - Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) akan menggelar demo jilid 6.
Aksi ini rencananya digelar pada 15 - 17 Februari di Jakarta.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan Mencium Aroma Ketidakjujuran Pemerintah Soal Anggaran PPPK
Ketum FGHNLPSI Heti Kustrianingsih mengungkapkan aksi 15 Februari dipusatkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Aksi 17 Februari dipusatkan di gedung wakil rakyat untuk meminta dukungan Ketua DPR RI Puan Maharani agar ada Keppres PPPK untuk guru honorer negeri yang lulus passing grade.
BACA JUGA: Gaji PPPK Dipotong 3,25 Persen Mulai Bulan Ini, Mohon Dimengerti
"Karena demo tiga hari tidak diizinkan, tanggal 16 Februari kami kosongkan. Namun, kami tetap menginap tiga hari di jalan," kata Heti kepada JPNN.com, Minggu (13/2).
Dalam demo nanti, guru-guru honorer yang tergabung dalam FGHNLPSI akan membawa kain keadilan.
BACA JUGA: Kabar Gembira untuk PPPK Hasil Rekrutmen 2019, Alhamdulillah
Kain keadilan berwarna putih ini sudah berada di lima daerah untuk dicorat-coret guru honorer berisi curahan hati mereka
Semua guru honorer dibebaskan menuliskan apa saja sesuai kata hatinya. Nantinya kain keadilan ini akan dibentangkan pada 15 dan 17 Februari.
"Kain keadilan sudah berada di beberapa daerah, yaitu Kebumen, Bogor, Tangerang, Lebak, Cilegon, dan Sumatera," ujarnya.
Kain-kain itu akan disatukan di Jakarta.
Heti berencana membawa mesin jahit untuk menyatukan kain keadilan tersebut.
Guru honorer di Kota Cilegon ini mengungkapkan bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan SK PPPK.
Demo berjilid-jilid meski dengan massanya tidak seberapa.
"Banyak tidak sedikitnya massa tidak menjadi masalah bagi kami, yang penting kami bergerak dan terus bergerak," ujarnya.
Heti menegaskan aksi jilid 6 ini karena belum ada keputusan jelas pemerintah.
Pemerintah hanya menjanjikan akan memperjuangkan para guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi itu.
"Janjinya mau diangkat, tetapi kata Mendikbudristek Nadiem Makarim kalau formasinya dibuka. Kalau pemda enggak buka bagaimana, apalagi PPPK 2022 banyak yang enggak mau usulin formasi," tutur Heti.
Dia kembali menegaskan, FGHNLPSI menolak seleksi PPPK guru tahap 3 dan menuntut SK PPPK tanpa tes lagi. (esy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Mesya Mohamad