jpnn.com, PALEMBANG - Aksi unjuk rasa alias demo mahasiswa dengan tuntutan menolak pengesahan RKUHP dan sejumlah RUU lainnya tidak hanya digelar di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Hari ini, ribuan mahasiswa gabungan dari perguruan tinggi Sesumatera Selatan memblokir jalan POM IX di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan.
BACA JUGA: Situasi Terkini Depan Gedung DPR Jelang Demo Mahasiswa Hari Ini
Pantauan ANTARA, Selasa, ribuan mahasiswa tersebut berkumpul di depan Kantor DPRD Sumatera Selatan sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menutup akses jalan sembari berorasi. Massa sempat merobohkan pagar sebelum akhirnya dihalau mundur polisi.
"Mahasiswa menolak pelemahan KPK dalam bentuk apapun," kata salah seorang mahasiswa saat berorasi.
BACA JUGA: Faktanya, Tenaga Honorer K2 Masih Dibutuhkan
Selain menolak pemahan KPK, mahasiswa juga menyampaikan kritik terhadap RUU KUHP, kabut asap, kekerasan di Papua, konflik agraria, RUU Pertanahan, RUU PKS, RUU Minerba, RUU Perkelapasawitan, represi aparat, RUU Ketenagakerjaan, dan pemindahan Ibukota Negara.
Massa didominasi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang memakai jaket almamater berwarna biru muda dan almamater Universitas Sriwijaya berwarna kuning. Massa juga membawa berbagai bendera ormawa dan spanduk berisi kalimat protes.
BACA JUGA: Praka Zulkifli Gugur, 3 Mahasiswa Tewas Diduga Terkena Peluru Karet
Aksi mahasiswa tersebut bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2019-2023 yang akan dilantik pukul 14.00 WIB. Tampak halaman Kantor DPRD Sumsel dipenuhi karangan bunga dan sudah steril dari berbagai aktivitas.
Aksi mahasiswa mendapat pengamanan ketat dari aparat keamanan gabungan polisi dan TNI. Tampak mobil water canon parkir tepat di depan barisan mahasiswa yang menduduki jalan.
"Kawan-kawan kami sudah melakukan aksi di beberapa daerah, maka kami merasa sangat perlu merapatkan barisan dengan menggelar aksi juga," ujar salah seorang mahasiswa Universitas Sriwijaya, M Rafiq.
Hingga pukul 11.40 WIB mahasiswa masih bertahan memblokade jalan.
Pada sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, telah menyerukan mahasiswa agar jangan turun ke jalan melainkan menggelar dialog dengan pemangku kepentingan dalam menyuarakan aspirasi mereka. (Aziz M/ant/jpnn)
Redaktur : Tim Redaksi