jpnn.com - BANGKOK--Demonstrasi akbar anti pemerintah meluas ke luar ibu kota Thailand, Rabu (27/11). Massa melakukan aksi di belasan kantor gubernur di wilayah selatan yang mayoritas penduduknya pendukung oposisi.
Puluhan ribu demonstran menyerbu sejumlah kantor pemerintahan di Bangkok. Mereka menentang kekuasaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan kakaknya yang tinggal di pengasingan, Thaksin. Demonstrasi kali ini merupakan yang terbesar sejak 2010 yang ketika itu berakhir dengan bentrokan berdarah.
Ketegangan politik di Thailand semakin panas setelah pemerintahan Yingluck menghadapi mosi tidak percaya dari Partai Demokrat, kubu oposisi di parlemen. Demokrat belum pernah memenangkan kursi mayoritas dalam dua dekade terakhir.
BACA JUGA: Mal Ambruk, Perdana Menteri Latvia Mundur
Meski demo yang berlangsung selama ini berjalan damai, muncul kekhawatiran bahwa ini akan berkembang menjadi aksi jalanan dan berujung pada kekerasan. Kondisi yang kerap berulang sejak 2006 saat kudeta pelengseran Thaksin.
Memasuki hari keempat kemarin, demonstran memaksa pengosongan sejumlah kantor pemerintahan. Mereka berupaya melumpuhkan pelayanan publik untuk mendesak Yingluck mundur. Massa juga menarget sebuah kompleks pemerintahan di luar Bangkok.
BACA JUGA: Pesawat Pembom AS Tantang Klaim Udara China
Sekretaris Jenderal Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, Suranand Vejjajiva, kepada BBC mengatakan, tidak ada rencana menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi demonstran. "Kami pastikan bahwa polisi bisa mengatasi situasi ini sejauh demonstran beraksi secara damai dan tidak membuat kekacauan," jelasnya.
Demonstrasi tersebut dipimpin mantan wakil perdana menteri pemerintahan sebelumnya, Suthep Thaugsuban, dari Partai Demokrat. Polisi mengeluarkan peringatan tangkap kepada Suthep sejak Selasa (26/11). Massa memulai aksi akbarnya pada Minggu (24/11) dan sejauh ini telah mengepung kantor Kementerian Keuangan, Luar Negeri, dan Dalam Negeri.
BACA JUGA: Pesawat Pembom AS Abaikan Klaim Tiongkok di Wilayah Sengketa
"Ayo kuasai kantor kementerian yang masih beroperasi, agar mereka berhenti melayani rezim Thaksin," seru Suthep sebagaimana dikutip Associated Press. "Ketika kalian berhasil mengambil alih (kantor pemerintahan), para pegawai negeri sipil tidak akan bisa lagi melayani rezim Thaksin. Ayo saudara-saudaraku, kita kuasai balai kota," serunya. Meski Suthep masuk daftar tangkap, polisi tidak berupaya menangkap saat dia memimpin demonstrasi di sejumlah kantor pemerintahan.
Sore kemarin ratusan demonstran mengepung Departemen Penyelidikan Khusus (DSI), biro penyidik Thailand. DSI menjadi sasaran demonstrasi karena jajaran kepemimpinan badan tersebut dianggap memihak saat menangani kasus yang melibatkan oposisi. Kepala DSI pun memerintah stafnya untuk pulang saat demonstran mulai mengepung kantor mereka.
Meski demikian, Suranand mengatakan, istana pemerintahan berada dalam kondisi aman dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Para pendukung pemerintah juga melakukan demonstrasi di sejumlah wilayah. Jumlahnya belum sebesar massa oposisi. Namun, dikhawatirkan terjadi gesekan di lapangan yang bisa berujung pada kerusuhan. (AP/AFP/BBC/cak/c17/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiongkok Bidik Qualcomm dengan Kasus Monopoli
Redaktur : Tim Redaksi