JAKARTA -- Sejumlah elemen mahasiswa rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Kota Medan, hari ini (26/3). Sejumlah pihak mewanti-wanti agar jangan sampai pasukan TNI ikut dikerahkan dalam pengamanan aksi menolak rencana kenaikan harga BBM ini.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Saputra Pane, kepada JPNN di Jakarta, kemarin, mengatakan, jika tentara diturunkan untuk mengatasi aksi demonstrasi, maka potensi benturan antara massa mahasiswa dengan pasukan TNI sangat besar. "Karena kehadiran TNI hanya akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis," ujar Neta.
Malah, lanjutnya, potensi benturan juga bisa melibatkan aparat kepolisian. Ini bisa terjadi jika kehadiran tentara akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat benturan segi tiga, antara demonstran, polisi dan TNI.
"Jadi TNI jangan diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat. Untuk itu IPW mengimbau TNI bisa menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi demo mahasiswa," ujar Neta.
Neta mengingatkan, TNI harus profesional sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU tentang 24 tahun 2004 tentang TNI. "TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat," tegasnya.
Polri juga diimbau bersikap profesional, proporsional, tidak arogan dan tidak represif dalam menyikapi aksi demo. "Imbauan ini disampaikan IPW karena aksi demo mahasiswa yang menentang kenaikan harga BBM dipastikan akan marak di berbagai kota dari 27 Maret hingga awal April 2012," kata Neta.
Menurutnya, Polri dan TNI harus paham bahwa aksi demo tersebut adalah untuk memerjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya, jika harga BBM dinaikkan. IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan, jika harga BBM dinaikkan.
"Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memerjuangkan nasib keluarga besar Polri," katanya. Neta mengatakan, untuk menghindari pro kontra, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI, sehubungan diturunkannya aparat TNI di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demo pada 22 Maret lalu.
"Dipakainya kekuatan militer untuk menghalau demonstran adalah penyimpang dari UU," katanya. Aparat TNI memang dapat disiagakan dalam 14 macam tugas operasi militer selain perang, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI.
Salah satunya adalah membantu Kepolisian menjaga keamanan. Namun permintaan bantuan itu harus dilakukan oleh Polri atau atas perintah DPR, dan bukan atas permintaan penguasa. "Sebab TNI adalah alat negara dan bukan alat kekuasaan," kata Neta.(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tewas Tersengat Listrik di Kandang Ayam
Redaktur : Tim Redaksi