jpnn.com - JAKARTA - Demokrasi dan kesejahteraan semestinya memiliki keterkaitan. Namun, kondisi tersebut belum ditemukan di Indonesia.
Pascareformasi, Indonesia mengalami perkembangan proses demokrasi yang sangat cepat. Tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat seolah berhenti di tempat.
BACA JUGA: Ribut Usai Aksi 412, Dua Kader Golkar Ini Berdamai
Buktinya, angka kemiskinan, pengangguran, dan tingkat kesejahteraan sosial, seolah tak bergerak dari tempatnya.
Sebaliknya, pascareformasi biaya politik di Indonesia meningkat tajam. Ini terjadi salah satunya karena money politic berkembang sangat subur.
BACA JUGA: Polri Tambah 25 Penyelam Cari Pesawat Skytruck
Pada saat bersamaan, masyarakat juga berpikir pendek. Mereka memperjualbelikan suaranya kepada calon yang mau memberi uang.
Terlepas apakah calon tersebut memiliki kualitas atau tidak, punya program yang baik atau tidak.
BACA JUGA: Penerima PKH di Papua Ditingkatkan Kemensos Enam Kali Lipat
Pernyataan itu disampaikan Habib Abdurrahman Bahasyim, pimpinan kelompok anggota DPD di MPR saat menjadi narasumber dialog MPR rumah kebangsaan. Acara tersebut berlangsung di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI, Selasa (6/12).
Bersama Akhmad Muqowam, pimpinan kelompok anggota DPD di MPR, keduanya membahas tema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat
Akibat banyaknya anggota DPR hingga pimpinan daerah yang tidak berkualitas, tidak cakap dalam membangun, membuat masyarakat enggan berhubungan dengan dunia politik.
Masyarakat tidak mau bersentuhan dengan parpol, dan enggan terlibat dalm pesta demokrasi.
"Pada saat yang sama media juga terbelah sesuai aspirasi politiknya. Ini makin membosankan bagi masyarakat, dan membuat mereka makin jauh dari realitas politik,” kata Habib.
Sementara Akhmad mengatakan, masyarakat merasa capek melihat kenyataan yang ada dalam praktik berpolitik.
Mereka jengah karena pemilu yang dilakukan secara berulang tidak membuat masyarakat makin sejahtera.
Padahal, presiden sudah berganti ganti, demikian pula bupati, wali kota hingga gubernur, termasuk anggota DPR.
Karena itu, saat ini kata Muqowam Indonesia memiliki dua pekerjaan berat.
Yaitu, pembangunan politik dan pembangunan hukum.
Bagaimana dunia politik mampu menciptatakan pemimpin yang bisa mensejahterakan. Dan hukum yang tidak tebang pilih, bukan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panglima Akui Indonesia Masih jadi Surga Bagi Terorisme
Redaktur : Tim Redaksi