Wasekjen DPP PD Ramadhan Pohan yakin bahwa penasihat hukum Andi Mallarangeng (AM) tidak menyamakan strategi dan substansi langkah yang dilakukan Celi, sapaan akrab Rizal Mallarangeng. "Karena itu, saya tentu lebih memercayai AM dan tim hukumnya," ujar Ramadhan saat dihubungi kemarin (30/12).
Dia berharap, semua pihak menyerahkan permasalahan kasus Hambalang pada proses hukum yang sedang berjalan. Dengan begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang menangani kasus itu bisa bekerja secara fair, objektif, independen, dan tanpa tekanan. "Dan, kami percaya KPK," tuturnya.
Beberapa waktu terakhir, Celi aktif membuat sejumlah pernyataan terkait dengan perjalanan kasus Hambalang. Dengan mengutip sejumlah fakta, semisal berdasar hasil laporan audit BPK, salah seorang ketua DPP Partai Golkar itu intens menunjuk dugaan keterlibatan sejumlah pihak di luar Andi.
Meski tidak secara langsung memastikan keterlibatan pihak-pihak yang ada, Celi kerap menyinggung peran Menkeu Agus Martowardojo, Dirjen Kemenkeu Anny Ratnawati, maupun Demokrat sebagai pihak yang dianggap turut bertanggung jawab atas mengucurnya dana Hambalang.
Demokrat ikut diseret lewat posisi ketua Komisi X sebagai mitra kerja Kemenpora yang merupakan kader partai utama pemerintah itu. Ketika menyebut peran ketua Komisi X, nama Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum yang saat pengucuran dana Hambalang pada periode 2009"2010 masih menjabat ketua fraksi turut diseret. "Silakan Celi berkomentar di era reformasi ini, tapi baiknya jangan terlalu mengumbar wacana," imbuh Ramadhan. Menurut dia, berbeda dengan sekadar berwacana, fakta penegakan hukum itu bersifat riil.
Dia menantang Celi, jika mengantongi barang bukti terkait dengan Hambalang, untuk menyerahkan saja langsung ke KPK. "Gitu saja, nggak usah pakai wacana-wacana yang hanya bikin kusut saja," ujar wakil ketua Komisi I DPR tersebut.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD Gede Pasek Suardika menambahkan, Celi tidak perlu berupaya membelokkan masalah Hambalang yang sedang dalam proses hukum di bawah penanganan KPK. Menurut dia, jika hal itu terus dilakukan, kesan adanya agenda politik lain yang sedang dimainkan yang bersangkutan akan sulit dihindari. "Saran kita, konsentrasilah menghadapi masalah di Golkar, tidak perlu menyeret-nyeret pihak lain atau partai lain. Semua tahu, 2013 adalah tahun politik, tahun kampanye menuju 2014," tandas ketua Komisi III itu. (dyn/c7/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentrok Maluku Bukan SARA
Redaktur : Tim Redaksi