jpnn.com - JAKARTA - Partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menandatangani kesepakatan dan mendeklarasikan koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (14/7) sore. Koalisi yang diteken Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS dan PBB itu didasari keyakinan bahwa Prabowo-Hatta akan memenangi pemilu presiden sehingga perlu disokong dengan kekuatan mayoritas di parlemen.
Namun, kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tak merasa keder dengan kesepakatan koalisi versi kubu Prabowo-Hatta. Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menganggap deklarasi kesepakatan Koalisi Merah Putih itu hanya upaya untuk menutupi ketidaksolidan di antara partai pengusung Prabowo-Hatta.
BACA JUGA: Jaga Suasana Kondusif, PD Pilih Hindari Deklarasi Koalisi
“Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa koalisinya solid dan seolah memenangi pilpres. Padahal kemenangan sudah diputuskan rakyat dan mayoritas suara pemilih jelas ke Jokowi-JK,” kata Hasto di Jakarta, Senin (14/7) petang.
Dipaparkannya, ketidakhadiran petinggi Partai Demokrat (PD) di acara deklarasi Koalisi Merah putih juga menunjukkan kesan tersendiri. Hasto menilai absennya wakil dari PD menunjukkan adanya perubahan arah politik partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
BACA JUGA: Quick Count Tidak Bisa Batalkan Putusan KPU
Hasto menambahkan, PD meski memilih menunggu hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jelas tak mungkin mau ikut arus memperkuat klaim kemenangan Prabowo-Hatta berdasarkan lembaga survei yang diragukan akurasinya. “Itu bukti Partai Demokrat untuk konsisten menghargai proses konstitusional bahwa penetapan kemenangan melalui KPU, bukan melalui klaim sepihak dengan data real count sepihak yang diragukan akurasinya," ujarnya.
Bahkan Hasto yang juga Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu membuka pintu bagi PD untuk bekerjasama. “Kami siap bekerja sama dengan Demokrat untuk Indonesia yang lebih baik," tandasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Jadi Wamenlu, Dino Ingin RI seperti Tiongkok dan Korea
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Gunakan Dekret Presiden Redam Sengketa Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi