JAKARTA--Partai Demokrat menilai lucu temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal dugaan mark up penghitungan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada APBNP 2012.
"Proses hukum saja, kalau memang ditemukan (indikasi mark up) tapi, bagi saya lucu bagaimana sudah ada mark up, Undang-undang saja belum disahkan. Orang belum dilaksanakan, kok sudah ada mark up," kata Anggota Banggar DPR Fraksi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika, Kamis (29/3), di Jakarta.
Sebelumnya, ICW mengklaim ada indikasi mark up perhitungan subsidi. Menurut ICW cara perhitungan Demokrat dengan mereka sama, namun hasilnya berbeda dengan pemerintah. "Kalau itu bertemu dengan dengan ahli hitung saja. Kita bukan ahli hitung," kata Pasek.
Ia juga membantah perhitungan subsidi BBM tidak transparan. Sebenarnya, kata dia, UU APBN 2011, ketentuan yang ditawarkan pemerintah itu sudah pernah muncul. Sekali lagi, dia menegaskan, kalau memang ada penyimpangan, proses hukum saja agar jangan sampai merugikan keuangan negara.
"Sikat sampai habis ke akar-akarnya. Itu saja, sederhana. Siapa yang terlibat. Tapi kalau saya tidak mengerti, kalau kita diajak hitungan teknis kita tidak mengerti," ungkapnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sikat Mafia Minyak di Kementrian ESDM!
Redaktur : Tim Redaksi