JAKARTA - Partai Demokrat belum memutuskan jadwal Kongres Luar Biasa (KLB). Namun partai berlambang segitiga mercy itu telah menyiapkan pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan tugas ketua umum yang ditinggalkan Anas Urbaningrum.
"Harus ada yang ambil alih tugas beliau (Anas) karena DPP harus jalan terus. Plt dijalankan wakil ketua umum, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di DPR, Jakarta, Senin (25/2).
Dikatakan, Demokrat tidak akan terburu-buru melakukan KLB. Sampai saat ini, imbuh dia, pihaknya belum membicarakan kapan KLB dilaksanakan karena ada syarat untuk menjadi ketua umum yakni menjadi anggota partai.
Selain itu untuk menjadi seorang ketua umum harus dikenal DPC dan DPD. "Kita semua memikirkan siapa yang pantas menjadi ketua umum. Nanti di KLB yang memilih DPC dan DPD, siapa yang kira-kira menjadi ketua umum," ujarnya.
Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Demokrat. Alasannya mundur karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya mengatakan kalau saya punya status tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, tapi ini adalah soal standar etik pribadi saya itu. Karena itu karena sudah menyandang tersangka, maka saya menyatakan mundur," kata Anas, Sabtu (23/2) lalu.
Anas lantas mengatakan bahwa standar etiknya sangat cocok dengan pakta integritas yang baru saja ditandatangi oleh pada pengurus Demokrat.
"Saya di sini seminggu lalu menandatangani pakta integritas. Tapi sebenarnya dengan atau tanpa pakta integritas, saya akan berhenti sebagai Ketum Partai Demokrat," ujar Anas.
"Saya sampaikan selamat berjuang bagi kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, bekerjalah sesuai dengan pilihan yang merdeka," kata dia. (gil/jpnn)
"Harus ada yang ambil alih tugas beliau (Anas) karena DPP harus jalan terus. Plt dijalankan wakil ketua umum, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di DPR, Jakarta, Senin (25/2).
Dikatakan, Demokrat tidak akan terburu-buru melakukan KLB. Sampai saat ini, imbuh dia, pihaknya belum membicarakan kapan KLB dilaksanakan karena ada syarat untuk menjadi ketua umum yakni menjadi anggota partai.
Selain itu untuk menjadi seorang ketua umum harus dikenal DPC dan DPD. "Kita semua memikirkan siapa yang pantas menjadi ketua umum. Nanti di KLB yang memilih DPC dan DPD, siapa yang kira-kira menjadi ketua umum," ujarnya.
Seperti diketahui, Anas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Demokrat. Alasannya mundur karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya mengatakan kalau saya punya status tersangka, maka saya akan berhenti sebagai ketua umum demokrat. Ini bukan soal jabatan dan posisi, tapi ini adalah soal standar etik pribadi saya itu. Karena itu karena sudah menyandang tersangka, maka saya menyatakan mundur," kata Anas, Sabtu (23/2) lalu.
Anas lantas mengatakan bahwa standar etiknya sangat cocok dengan pakta integritas yang baru saja ditandatangi oleh pada pengurus Demokrat.
"Saya di sini seminggu lalu menandatangani pakta integritas. Tapi sebenarnya dengan atau tanpa pakta integritas, saya akan berhenti sebagai Ketum Partai Demokrat," ujar Anas.
"Saya sampaikan selamat berjuang bagi kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, bekerjalah sesuai dengan pilihan yang merdeka," kata dia. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kampung Naga Dikuasai Dede
Redaktur : Tim Redaksi