Dari 190 orang pengurus DPP PD, sebanyak 57 orang merupakan perempuan. Namun saat KPU mendatangi kantor DPP PD, hanya 43 orang yang dapat diverifikasi. Sementara 14 orang tidak hadir tanpa memberikan surat keterangan.
Kenyataan tersebut membuat jumlah pengurus perempuan yang diverifikasi berada dibawah kuota persyaratan 30%. "Hal ini membuat kami belum bisa menyatakan lolos verifikasi," ujar Komisioner KPU Arif Budiman saat verifikasi faktual di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat VII, Jakarta Pusat, Senin (5/11).
Namun, KPU masih memberi kesempatan partai bentukan presiden SBY itu untuk melengkapi kekurangannya. KPU meminta pengurus Demokrat menyerahkan keterangan resmi terkait absennya para pengurus perempuan.
"Karena verifikasi ini masih sampai besok jadi kami masih memberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan yang ada," ucap Arif.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum beralasan bahwa masa reses DPR membuat banyak pengurus DPP tidak berada di Jakarta saat ini. Menurut Anas, beberapa pengurus partainya tengah berada di dapil masing-masing dan beberapa lainnya sedang di luar negeri. "Tapi itu semua bisa kita pastikan ada orangnya," tegas Anas.
Untuk persyaratan keabsahan domisili kantor dan kebenaran identitas pengurus, Partai Demokrat dinyatakan memenuhi syarat. Selain di tingkat pusat, kepengurusan di tingkat provinsi dan kabupaten kota nantinya juga akan di verifikasi oleh KPU. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Dorong Dahlan Lapor ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi