"Kita dukung DI untuk buka-bukaan terhadap BK," tegas Sekretaris Fraksi PAN di DPR, Teguh Juwarno, Senin (5/11). "Bahkan karena pemerasan adalah tindak pidana, DI semestinya juga mengadukan ke KPK," tambah Anggota Komisi V DPR, itu.
Dijelaskan Teguh, hal ini perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera baik bagi oknum DPR maupun jajaran di BUMN. "Karena soal pemerasan dan suap pasti ada persengkokolan dua belah pihak "it's take two tango", dengan dibuka nama-nama oknum yang berbuat sekaligus memberi kesempatan klarifikasi para terduga pemilik inisial yang sekarang sudah jadi korban praduga tercela," pungkas Teguh.
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, menegaskan, partainya berharap ke depan persoalan-persoalan seperti ini dituntaskan melalui komunikasi formal antar lembaga negara dalam hal ini antara kementerian BUMN dan DPR yang terkait.
"Agar energi seluruh komponen bangsa diarahkan untuk pekerjaan rumah lainnya yang masih belum tuntas," pungkas Romahurmuziy yang juga Ketua Komisi IV DPR, itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai Islam Optimis Akan Terus Eksis
Redaktur : Tim Redaksi