JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (PD), Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen sudah tepat. Sebab dengan jumlah PT sebesar itu mampu mengeliminir banyaknya calon presiden (capres).
Menurutnya jika jumlah capres terlalu banyak akan membuat bingung masyarakat. "Kalau terlalu banyak calon presiden akan membuat masyarakat bingung," ujar Nurhayati di DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Dia optimis partainya bisa mencapai batas ambang 20 persen. Namun jika nantinya tidak tercapai maka mereka akan melakukan koalisi dengan partai lain. "Insya Allah dengan kerja keras dan kekompakan optimis bisa," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut Nurhayati mengatakan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini tidak perlu direvisi. UU itu menurutnya, masih relevan digunakan.
Alasan lain UU itu tidak perlu direvisi karena saat ini masih banyak UU yang belum selesai. "UU Pilpres belum perlu direvisi. Masih relevan. Kami ingin gunakan UU yang lama," ujar Nurhayati.
Seperti diketahui, kemarin Badan Legislasi DPR seharusnya memutuskan apakah UU tentang Pilpres dan Wapres akan direvisi atau tidak. Namun itu batal dilaksanakan dengan alasan ada pelantikan Ketua MPR yang baru. Pembahasan UU itu akan dilakukan hari ini. (gil/jpnn)
Menurutnya jika jumlah capres terlalu banyak akan membuat bingung masyarakat. "Kalau terlalu banyak calon presiden akan membuat masyarakat bingung," ujar Nurhayati di DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Dia optimis partainya bisa mencapai batas ambang 20 persen. Namun jika nantinya tidak tercapai maka mereka akan melakukan koalisi dengan partai lain. "Insya Allah dengan kerja keras dan kekompakan optimis bisa," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut Nurhayati mengatakan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang ada saat ini tidak perlu direvisi. UU itu menurutnya, masih relevan digunakan.
Alasan lain UU itu tidak perlu direvisi karena saat ini masih banyak UU yang belum selesai. "UU Pilpres belum perlu direvisi. Masih relevan. Kami ingin gunakan UU yang lama," ujar Nurhayati.
Seperti diketahui, kemarin Badan Legislasi DPR seharusnya memutuskan apakah UU tentang Pilpres dan Wapres akan direvisi atau tidak. Namun itu batal dilaksanakan dengan alasan ada pelantikan Ketua MPR yang baru. Pembahasan UU itu akan dilakukan hari ini. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bareskrim Cari Bukti Kesalahan Kompol AD di BNN
Redaktur : Tim Redaksi