Demokrat: Di Era SBY Tidak Ada yang Minta-Minta Jatah Menteri

Sabtu, 10 Agustus 2019 – 14:00 WIB
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: Bagas Bimantara/Radar Madiun/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Imelda Sari menghormati pidato politik yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan dalam kongres kelima partai berlambang kepala banteng moncong putih di Bali, Kamis (8/8).

Menurut Imelda, keseluruhan pidato politik Megawati berisikan tentang upaya membangkitkan semangat kader PDI Perjuangan.

BACA JUGA: Gerindra Bakal Undang Megawati Saat Rakernas, Jokowi juga?

"Kami, Partai Demokrat melihat pidato Ibu Mega itu untuk membangkitkan semangat partainya. Kongres itu kan internal partai," kata Imelda ditemui setelah acara diskusi 'Membaca Arah Tusukan Pidato Mega' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/8).

Meski begitu, Imelda turut menyoroti pidato Megawati ketika meminta jumlah kursi menteri terbanyak untuk PDI Perjuangan kepada Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi).

BACA JUGA: Dua Sinyal dari Presiden Jokowi untuk Megawati, Maknanya Cukup Dalam

BACA JUGA: Demokrat Ogah Minta Kursi Menteri, Wasekjen: Ada Harga Diri dan Gengsi

Imelda pun membandingkan permintaan ketua umum partai di era Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat presiden.

BACA JUGA: Ini Susunan Pengurus DPP PDI Perjuangan 2019-2024

Menurut Imelda, ketua umum partai pendukung SBY kala itu tidak pernah meminta secara terang-terangan jatah menteri di kabinet.

"Pidato Bu Mega silakan saja. Namun, (di era) Pak SBY, tidak ada satu partai pun meminta-minta secara terbuka kepada presiden," ungkap dia.

Menurutnya, partai harus menghormati hak prerogatif presiden untuk menempatkan tokoh menjadi menteri. Partai tidak perlu merecoki Presiden mencari pembantunya di kabinet.

BACA JUGA: Nih Pernyataan Syarief Hasan, Sinyal Demokrat di Luar Pemerintahan?

"Dalam 10 tahun (era SBY) itu tidak ada partai-partai koalisi meminta langsung secara terbuka kepada seorang presiden terpilih. Bagi kami, hak prerogatif biar menjadi kewenangan penuh," pungkas Imelda. (mg10/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ferdian Lacony: Pesan Ibu Megawati Jadi Suluh Bagi Kader PDIP


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler