JAKARTA - Di tengah badai politik yang menimpa Partai Demokrat, Sekretaris Dewan Kehormatan (DK) Amir Syamsuddin mundur dari posisinya. Berbagai spekulasi pun muncul. Sebab, jabatan yang ditinggalkan Amir itu sangat strategis dan menentukan untuk mengadili secara internal para kader partai yang bermasalah.
Kita masih ingat bahwa yang mengumumkan pencopotan Nazaruddin dari jabatan di Partai Demokrat adalah Amir dengan kapasitasnya sebagai sekretaris DK. Sekarang pemangku jabatan itu tentu semakin sibuk seiring dengan perkembangan kasus suap wisma atlet.
Pengganti Amir adalah T.B. Silalahi yang menjabat anggota dewan pembina. Karena Amir akan menjadi anggota dewan pembina, mereka tampak seperti bertukar posisi.
Anggota DK Jero Wacik mengungkapkan, penggantian itu terkait dengan jabatan menteri hukum dan HAM yang diduduki Amir.
"Dulu dia bukan menteri. Yang menteri saya dan Pak Mangindaan. Sekarang Amir jadi menteri. Tiga-tiganya menteri, sibuk semua, sehingga (Amir) ditukar ke dewan pembina," kata Jero, yang juga menteri ESDM, di kompleks Istana Presiden kemarin (8/2).
Penggantian tersebut ditentukan Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). T.B. Silalahi yang akan menjadi sekretaris DK, papar Jero, diharapkan bisa berkonsentrasi untuk urusan partai. "T.B. Silalahi bisa full time ngurusi kader yang perlu dipanggil atau ditanya," terangnya.
Mantan Menbudpar itu tidak menampik anggapan bahwa pergantian tersebut berkaitan dengan aktivitas padat DK atas kader-kader bermasalah. "Justru karena sedang sibuk-sibuknya, perlu ada yang full di situ," ungkap dia.
Dengan perubahan itu, di antara lima anggota DK Demokrat, kini tinggal dua nama yang menjabat menteri, yakni Jero sebagai menteri ESDM dan E.E. Mangindaan sebagai Menhub. Tiga lainnya adalah SBY (ketua), T.B. Silalahi (sekretaris), dan Anas Urbaningrum (Ketum Demokrat, ex officio wakil ketua DK).
DK adalah salah satu lembaga baru di internal Demokrat yang dihasilkan pada kongres II di Bandung pada 2010. Belakangan, DK mendapat banyak perhatian publik, terutama pasca terseretnya sejumlah petinggi Demokrat dalam kasus korupsi wisma atlet. Di tangan lembaga penjaga etik itulah, nasib para kader bermasalah ditentukan.
Setidaknya dua petinggi DPP sudah diberhentikan dari jabatan masing-masing. Yaitu, M. Nazaruddin dan Angelina Sondakh. Beberapa petinggi lain kini diproses untuk pendalaman. Termasuk, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terus disebut-sebut ikut terlibat kasus dugaan korupsi wisma atlet.
Dimintai keterangan secara terpisah, Amir membenarkan kabar tentang adanya keputusan penggantian tersebut. Dia juga menyatakan bahwa dirinyalah yang meminta mundur. Alasannya, ingin bisa berkonsentrasi pada tugasnya saat ini sebagai Menkum HAM. "Alasan saya tersebut dimaklumi ketua dewan pembina (SBY, Red)," tutur Amir.
Mantan Sekjen DPP Partai Demokrat itu juga mendukung penunjukan T.B. Silalahi untuk menggantikan posisi dirinya sebagai sekretaris DK. "Mengingat banyaknya rekomendasi dan laporan masyarakat yang wajib ditangani dengan cepat," papar dia.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menambahkan, kesibukan Amir sebagai menteri ternyata melebihi perkiraan. Karena tugas di kabinet lebih penting, Amir memilih untuk bisa lebih berkonsentrasi di jabatan tersebut. "Pak T.B. Silalahi yang kegiatannya relatif tidak terlalu banyak, bukan di pemerintahan. Jadi, ya pas lah untuk menggantikan posisi Pak Amir," tutur dia.
Hayono membantah anggapan bahwa penggantian Amir dari sekretaris DK disebabkan masalah internal. Menurut dia, selama ini kinerja Amir di DK juga tidak dipermasalahkan. "Gak ada, gak ada masalah. Sebab, sepenuhnya itu alasan waktu," tegasnya.
Bila kinerjanya tidak memuaskan, lanjut Hayono, tidak mungkin Amir ditunjuk menjadi Menkum HAM saat proses reshuffle lalu. Justru jika Amir tetap di DK, dikhawatirkan kinerjanya tidak terfokus. "Malah nanti (kalau tetap) di DK, tidak ada yang mengerjakan," terang dia.
T.B. Silalahi hingga saat ini juga masih menjabat ketua Komite Pengawas Demokrat. Bersama sembilan anggota lain, mereka bertugas mengumpulkan data dan fakta soal potensi pelanggaran etik oleh kader Demokrat. Bisa dikatakan, mereka perpanjangan tangan DK.
Selama ini, purnawirawan jenderal itu dikenal sebagai salah satu orang dekat SBY. Saat terpilih sebagai presiden pada 2004, SBY menjadikan T.B. Silalahi sebagai penasihat presiden. Kemudian, pada 2007 T.B. Silalahi diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk bidang pertahanan dan keamanan.
Secara khusus, kemarin T.B. Silalahi juga memberikan pernyataan atas penggantian posisi Amir itu. Seperti halnya dengan rekan-rekannya yang lain, dia juga menegaskan bahwa penggantian tersebut adalah proses biasa. Tidak ada hal khusus yang menyertai. "Demokrat garuk kepala saja jadi pembicaraan. Tapi ya, kami paham bahwa kami memang sedang dalam sorotan," ucap dia dengan enteng. (fal/dyn/bay/c11/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU Tolak Calon Independen
Redaktur : Tim Redaksi