Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Perlu Gengsi

JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, Didik Mukriyanto berharap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak terlalu banyak berwacana soal cara mengatasi banjir di Ibu Kota. Sebab, Jokowi sebenarnya tinggal mengeksekusi rencana-rencana penanggulangan banjir yang sudah disiapkan gubernur-gubernur sebelumnya.

"Langkah yang diambil para gubernur terdahulu pada saat menjabat sudah sangat komprehensif dengan membangun banjir kanal timur maupun pembenahan kanal barat sebagai langkah strategisnya menuju Jakarta bebas banjir.  Konsep Pemda DKI untuk menangani banjir pada masa Foke (Fauzi Bowo, red) cukup komprehensif dan seharusnya bisa dijadikan blue print oleh Pak Jokowi," kata Didik kepada wartawan Rabu (16/1).

Dipaparkannya pula bahwa sebenarnya gubernur-gubernur DKI sebelumnya sudah menyiapkan solusi banjir yang terintegrasi. Didik menyebut ada tiga hal yang perlu dilakukan penyebab banjir di DKI, yakni

Dia menjelaskan, kontek teknis pengendalian banjir, baik banjir  kiriman ataupun lokal secara rasional ada tiga hal. Menurutnya, pembangunan Banjir Kanal dan Sistem Polder terbukti telah berkontribusi pada pengurangan banjir.

Karenanya Didik berharap blusukan yang dilakukan Jokowi untuk mengetahui langsung persoalan yang ada di lapangan bisa segera dilihat hasilnya. "Akan lebih baik bila Pak Jokowi membuat solusi dan gerakan yang terintegrasi sehingga bisa mendatangkan manfaat besar buat Jakarta," katanya.

Ditambahkannya pula, jika persoalan di Jakarta hanya diselesaikan secara parsial dari hasil blusukan, maka Jokowi akan kehabisan energi untuk menangani persoalan-persoalan besar yang lebih utama. "Apalagi kalau itu tidak berbasis program yang terintegratif, maka bisa dipastikan penataan Jakarta akan semakin jauh dari harapan sebagai kota yang bebas banjir dan macet," katanya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy mengatakan, banjir di DKI menunjukkan perlunya integrasi perencanaan tata kelola air untuk Megapolitan Jakarta Raya. Menurutnya, harus ada langkah konkrit ketimbang sekedar Memorandum of Understanding antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Banten Ratu Atut dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan . "Jangan sampai hanya berhenti MoU Jokowi-Atut-Aher, tapi langkah kongkritnya harus lebih dipercepat," kata Romahurmuziy kepada wartawan, Rabu (16/1). (boy/jpnn)