BANDUNG- Baru saja melenggang membuka penjaringan bakal calon (balon) Gubernur, Partai Demokrat sudah dilanda ‘badai’ kisruh di tubuh internal partainya sendiri. Diam-diam, 26 DPC mengumpukan wartawan di sebuah rumah makan untuk menyatakan penolakan penjaringan balon gubernur dari Partai Demokrat yang dinilai salahi aturan.
"Sebagai kader dari DPC, kami merasa penjaringan Pilgub yang dilakukan saat ini tidak sesuai aturan atau tak tepat. Harusnya penjaringan Pilgub mengacu kepada peraturan organisasi (PO)," ujar Ketua DPC Demokrat Indramayu Sri Budi Rahardjo yang mewakili 26 DPC Demokrat di Jabar saat ditemui wartawan di rumah makan BMC, Jalan Aceh, Kota Bandung, kemarin (7/3).
Ia mengatakan, mekanisme penjaringan itu seharusnya mengikuti PO Nomor 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Namun kenyataannya, kesal dia, penjaringan cagub dan cawagub ini tidak mengacu aturan yang harusnya ditaati internal partai.
"Ada sistem yang kurang tepat dilakukan oleh teman-teman DPD (Demokrat) dalam penjaringan ini. Makanya, kami hanya ingin meluruskan saja. Selain itu, Ketua Tim Penjaringan saat ini (Didin Supriadin) belum mengantongi SK," ucapnya.
Ia menegaskan, yang namanya organisasi dalam berkegiatan itu harus ada SK-nya. "Ini malah berani melakukan penjaringan cagub dan cawagub dari kalangan internal serta eksternal," sebut Budi. Dalam aturan PO tersebut, lanjut Budi, pelaksanaan penjaringan Pilgub itu harus ada persetujuan dari Tim 9. Selanjutnya Tim 9 memberikan SK kepada Ketua Tim Penjaringan.
Ia menjelaskan, Tim 9 untuk Pilgub itu terdiri dari 5 orang pengurus DPP dan 4 orang pengurus DPD. "Tapi hingga kini Tim 9 itu belum dibentuk," cetusnya.
Selama ini, kata Budi, seluruh DPC Demokrat di Jabar tidak pernah dilibatkan DPD Jabar dalam persiapan penjaringan Pilgub 2013. Bahkan sehari sebelum jadwal proses penjaringan dilakukan, Budi pernah memberi masukan kepada Ketua Kominfo DPD Demokrat Jabar Yanrizal Usman serta pengurus daerah lainnya. Namun masukan itu tidak ditanggapi.
"Kemungkinan proses penjaringan yang tak sesuai PO ini akan ditolak pengurus pusat. Ini kan jadi mubazir. Karena nanti pusat mebentuk Tim 9 untuk melakukan penjaringan lagi," ungkap Budi. Dalam pertemuan tadi hadir pula Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tasikmalaya Ucu Asep Dani, dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bandung Toni Setiawan.
"Lebih baik distop saja menjaringan pilgub. Ini mubazir. Kami meminta proses penjaringan itu sesuai aturan dan prosedur," katanya.
Berdasarkan PO Nomor 10/PO-02/DPP/PD/II/2007 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, lanjut Budi, pelaksanaan penjaringan Pilgub itu harus ada persetujuan dari Tim 9. Selanjutnya Tim 9 memberikan SK kepada Ketua Tim Penjaringan. Ia menjelaskan, Tim 9 untuk Pilgun itu terdiri dari 5 orang pengurus DPP dan 4 orang pengurus DPD.
"Tapi hingga kini Tim 9 itu belum dibentuk. Jadi penjaringan cagub dan cawagub Jabar yang saat ini dilakukan tidak tepat. Selain itu belum keluar SK soal penetapan Ketua Tim Penjaringan Demokrat untuk Pilgub Jabar. Anehnya, kenapa tiba-tiba ada Ketua Tim Penjaringan yang dijabat Didin Supriadin," tutur Budi.
Lebih lanjut Budi menuturkan, para pengurus DPC Demokrat se-Jabar belum berniat mengajukan aduan ke pengurus pusat. Mereka menunggu respon DPD Demokrat soal protes tersebut. Pihak DPD pun diharapkan mendegar masukan dari DPC selama ini. "Kami menunggu respon DPD untuk menjelaskan kepada DPC. Sebab saat rencana penjaringan itu, para DPC tidak dilibatkan," tutup Budi. Ditempat terpisah, setelah sebelumnya akademisi Saly Iskandar, giliran Rektor Universitas Lalangbuana.
Nana Rukmana yang mengambil formulir penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dari internal Partai Demokrat Jawa Barat. Nana yang juga kader Partai Demokrat mengambil dua formulir, yakni formulir gubernur dan wagub. Dia diterima Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dari internal Partai Demokrat Jawa Barat, Didin Supriadin.
"Saya dari akademisi, ingin beri warna bagaimana berpolitik," ungkap Nana, di DPD Demokrat Jabar. Sementara itu, hingga pukul 17.00 WIB, Rabu (7/3), hari terakhir penjaringan Partai Demokrat Jawa Barat, sudah menjaring tujuh calon yang mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur Jawa Barat.
Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dari internal Partai Demokrat Jawa Barat, Didin Supriadin mengatakan, hari ini sudah ada lima orang yang mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Iwa Gartiwa (pengurus harian DPD Partai Demokrat), Irwan Koesdrajat (anggota Komisi B DPRD Jawa Barat), Nana Rukmana (Rektor Universitas Langlangbuana), Daday Hudaya (anggota Komisi III DPR), Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf dan Walikota Bandung Dada Rosada.(apt)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Desak KPK Ungkap Korupsi Proyek Alutsista
Redaktur : Tim Redaksi