JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengingatkan agar tidak bersikap apriori terlebih dahulu terhadap Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Pasalnya, kerja Timsel nantinya akan diminta pertanggungjawabannya
BACA JUGA: Kematian Sondang, Peringatan Bagi Politisi
"Putusan atau apapun yang dilakukan oleh Timsel (nanti) tentunya bisa dipertanggungjawabkan
Seperti diketahui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Timsel Calon Anggota KPU Bawaslu menunjuk Mendagri Gamawan Faudi sebagai Ketua, Menkumham Amir Syamsudin Wakil Ketua dan Sekretaris Tanribali Lamo yang kini Dirjen Kesbangpol Kemendagri serta delapan anggota lainnya
BACA JUGA: Demokrat Gelar Apel Siaga Tanggap Darurat
Dengan komposisi itu, Timsel diminta untuk bersikap independen dan transparan serta adil dalam melakukan penyeleksian nama-nama untuk menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu.Menurut Ramadan yang kini duduk di Komisi II, sudah biasa dari pemerintah menjadi panitia tetap atau jadi pansel
BACA JUGA: Pilpres 2014, PD Belum Pastikan Gandeng PAN
Dia meyakini, tidak akan terjadi susupan orang-orang pemerintah di KPU nanti"DPR akan mengunci ituKarena fit and proper tes itu DPR yang melakukan nanti," tegasnya"Kalau ketakutan atau kekhawatiran, lebih ditiadakan sajaTidak perlu ada ketakutan," tegasnyaIa mengakui, transparansi timsel nantinya bisa dijaminKarena, diakuinya, Komisi II paham dengan Mendagri yang menjadi partner mereka selama ini"Dia bekerja profesionalApalagi banyak birokrat handal (di timsel), saya berkonsinyering dengan mereka," ungkapnya
Nah, jelas dia, kuncinya ada di DPR untuk melakukan pengawasan apakah ada hal yang tidak beres nanti"Karena kita akan cek administasinya, sampai pada proses fit and proper tes," ujarnya lagi.
Terkait calon anggota KPU dari partai politik yang dibolehkan Undang-undang Penyelenggara Pemilu tahun 2011, Ramadan mengaku sebenarnya PD ingin calon itu harus lima tahun sebelum dan sesudah di parpol"Tapi, kawan-kawan di Komisi II ingin bedaHanya Demokrat dan PAN yang ingin di KPU adalah orang sudah yang lima tahun berhenti dari parpol," katanya.
Tapi, dia menegaskan perbedaan pendapat itu bisa terjadi di alam demokrasi"Kami menerima itu dengan berat hati dan catatan, bahwa itu tidak demokratis, melanggar prinsip independensiAsumsi kami di Partai Demokrat semakin lama kita keluar dari parpol semakin kecil pula kita kesetrum ke parpolDari LSM juga sudah melakukan yang terbaik mencegah itu, parlemen juga sudah berbuat, tapi kekuatan kami lemah," pungkas Pohan(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Minta KPK Baru Tak Banyak Omong
Redaktur : Tim Redaksi