JAKARTA - Partai Demokrat berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kasus Angelina Sondakh, KPK dituntut untuk juga menyeret oknum di luar Partai Demokrat.
Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, berkaca pada kasus Angelina Sondakh dan Wa Ode Nurhayati, golnya proyek yang beraroma korupsi tidak mungkin terjadi karena dilakukan oleh oknum atau beberapa oknum dalam satu partai saja. Karena, kalau hanya oleh oknum-oknum dalam satu partai, apalagi bukan mayoritas tidaklah akan mungkin bisa disetujui anggaran tersebut.
”Sebab tidak satu partai pun yang suaranya mayoritas. Tidak ada partai dengan kekuatan lebih dari 50 persen, sehingga jelas untuk mengegolkan proyek harus meminta dukungan oknum partai lainnya," ujar Didi Irawadi Syamsuddin kepada wartawan, Kamis (3/5).
Oleh karenanya, kata Didi, kuat diduga aroma KKN ini terjadi akibat ulah oknum lintas partai. Dengan demikian KPK tentu tebang pilih kalau hanya menyeret oknum partai tertentu saja, dalam hal ini oknum Partai Demokrat.
"Maka saya katakan KPK tidak profesional dan tebang pilih. Oleh karenanya, KPK tidak boleh pandang bulu, sudah saatnya KPK seret seluruh oknum-oknum partai manapun yang terlibat. Kami berharap KPK bisa membuat gebrakan besar dengan membersihkan oknum-oknum nakal Banggar dari partai manapun dia," bebernya.
Lebih lanjut Didi Irawadi mengatakan, bagaimanapun tidak mungkin hanya Angelina Sondakh alias Angie yang diduga terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran di DPR. Sudah pasti ada partai lain yang terlibat. "Saya berharap kasus dugaan korupsi yang menyeret oknum-oknum Banggar tersebut menjadi momentum memperbaiki sistem pembahasan anggaran di dDewan," tegasnya.
Anggota Komisi III ini juga berharap seluruh kekuatan politik yang ada dapat bertekad untuk perang terhadap korupsi bersama-sama. Kalau ada kadernya di partainya yang juga terlibat, hendaknya janganlah resisten melindungi kadernya habis-habisan.
"Semua harus punya tekad sama, baik di Golkar, PKS, PDIP, dan lain-lain. Mari kita bersama-sama perang terhadap mafia anggaran. Partai kami pun, sejak jadi tersangka, siapa pun, jabatan apa pun, langsung dinonaktifkan. Saya pikir ini belum ada partai lain yang berani melakukan langkah seperti PD ini. Dan ini jadi tekad kami bahwa tidak ada kader yang kebal hukum," ujarnya.
Menurutnya, jika seluruh partai ikut membenahi sistem anggaran, maka menjadi momentum yang sangat baik apalagi pada saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap parpol tengah melorot. "Oleh karenanya saya meminta agar KPK segera menindak dan tangkap oknum-oknum partai lain yang diduga kuat terlibat," pungkasnya. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DAU Kabupaten Kaya Hutan dan Sawah Ditambah
Redaktur : Tim Redaksi