JAKARTA - Kisruh Setgab partai koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum juga usai. Berkali-kali, PKS disebut-sebut akan didepak oleh Setgab karena melanggar perjanjian koalisi. Namun, langkah nyata untuk mengeluarkan PKS belum juga terlihat dilakukan Setgab. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan justru meminta PKS untuk mundur tanpa diminta terlebih dulu oleh Setgab.
"Kalau di code of conduct itu kan ada dua alternatif. Mengundurkan diri atau dimundurkan. Memang lebih terhormat mengundurkan diri.
Mereka kan sudah secara eksplisit bertentangan pemerintah. Masak koalisi sikapnya berbeda," kata Syarief di kompleks kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (20/6).
Setgab sudah mengisyaratkan agar PKS lebih baik mundur, tapi partai itu tampaknya belum bertindak lebih jauh. Oleh karena itu, terkait nasib PKS kata Syarief, akan diselesaikan setelah Setgab dan pemerintah menyelesaikan urusan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Insya Allah setelah ini. Partai koalisi ya harus sejalan dengan pemerintah," sambungnya.(flo/jpnn)
"Kalau di code of conduct itu kan ada dua alternatif. Mengundurkan diri atau dimundurkan. Memang lebih terhormat mengundurkan diri.
Mereka kan sudah secara eksplisit bertentangan pemerintah. Masak koalisi sikapnya berbeda," kata Syarief di kompleks kantor Presiden, Jakarta, Kamis, (20/6).
Setgab sudah mengisyaratkan agar PKS lebih baik mundur, tapi partai itu tampaknya belum bertindak lebih jauh. Oleh karena itu, terkait nasib PKS kata Syarief, akan diselesaikan setelah Setgab dan pemerintah menyelesaikan urusan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Insya Allah setelah ini. Partai koalisi ya harus sejalan dengan pemerintah," sambungnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Lapindo, Upaya Jinakkan Golkar
Redaktur : Tim Redaksi