JAKARTA - Usulan Partai Demokrat mematok ambang batas atau parliementary threshold (PT) sebesar 4 persen, dinilai bagian dari skenario untuk mematikan 19 partai politik kecil yang pernah mendukung pasangan SBY-Budiono di Pilpres 2009
"Partai Dermokrat nya seperti 'kacang lupa kulit' saja
BACA JUGA: Adhie Massardi Dukung Muktamar PKB Gus Dur
Padahal kalau tidak ada dukungan dari 19 parpol-parpol kecil yang berkoalisi dengan mereka, tidak mungkin pasangan SBY-Budiono itu jadi presiden dan wakil presiden," kata Ketua PlhDijelaskan bahwa dalam Pilpres 2009, tanpa dukungan partai-partai kecil yang tidak lolos Pemilu 2009, perolehan pasangan SBY-Budiono yng dijagokan Partai Demokrat tidak sampai 50 persen
BACA JUGA: Golkar Minta Jatah Ketua Timwas Century
Tapi dengan bergabungnya 19 partai dalam koalisi, maka pasangan SBY-Budiono berhasil memenangkan Pilpres 2009. "Tanpa kami-kami ini (19 partai kecil, red) mustahil SBY-Budiono menang di Pilpres 2009BACA JUGA: Eurico Kembali Pimpin PAN NTT
Roy juga menegaskan, bukan masalah 4 persen, atau 5 persen atau 100 persen PTTetapi PT itu jelas-jelas bertentangan dengan nilai demokrasi, proklamasi dan KonstitusiKaren dengan kenaikan PT itu, warga minoritas tak bisa lagi dirikan parpol dan ikut pemilu"Negara ini bukan hanya dimiliki orang-orang mayoritas, tapi juga minoritasBayangkan, cuma karena PT 2,5 persen di 2009 saja, banyak suara partai yang hilang," tandas bekas anggota DPR itu lagi.
Dicontohkan, seperti PDS yang isinya merupakan minoritas kristenMereka dapat 120 ribu suara di Sulawesi Utara di 2009Tapi tak bisa menempatkan wakilnya di DPR"Sementara PAN yang cuma dapatkan 70 ribu suara di situ bisa mendapat 1 perwakilan di DPRIni tidak adil dan kelompok minoritas terancamJadi jangan main-main," kata Roy.
Roy juga mengigatkan bahwa tokoh Proklamator yang juga bekas Presiden RI pertama, Bung Karno pernah mengatakan NKRI itu untuk semuaBukan hanya untuk kelopok mayoritas, yang kaya atau yang miskin saja"Ini masalah mendasar," katanya lagiKarena itu ia mensinyalir ada kecenderungan menguatkan diktator mayoritas bahwa hanya yang mayoritas saja yang boleh duduk di perwakilan rakyat"Kan ini namanya kemarukMereka mau menggunakan berbagai cara untuk mengamankan kepentingannya saja, bukan kepentingan yang lebih besar," kata bekas anggota DPR itu.
Menjawab pertanyaan bagaimana kalau partai besar meminta partai kecil menggabungkan fraksinya ke mereka? Menurut Roy, usulan seperti itu tidak akan menjawab masalah prinsipil tadi bahwa suara kelompok minoritas harus didengarkan. "Intinya PT itu bertentangan dengan nilai proklamasi, bahwa negara ini dibangun dengan semuanyaPolitisi senayan itu harus mengerti prinsip ituLagipula siapa yang bisa menjamin parpol besar akan memperjuangkan suara kelompok atau parpol kecil," kata Roy, sambil mencontohkan kejadian HKBP di Bekasi, Walikotanya dari PDIP"Adakah mereka (parpol besar,red) melindungi kepentingan mereka? Kan tidak," tanyanya.
Saat ditanya apa ada rencana protes kalau soal PT ini tetap dinaikkan, Roy mengatakan pihaknya masih akan menunggu lebih lanjut."Kita tunggu sajaAnggap saja kita masih memberi peringatan sekarang ini," katanya.
Ditemui terpisah disela-sela Rapimnas I Partai Hanura, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi mengatakan, usulan PT sebesar 4 persen, sangat tidak realistisMenurutnya PT terlalu tinggi dapat menutup partisipasi demokrasi dan akan membunuh partai menengah kebawah"Partai besar saja belum tentu bisa mencapai angka sebanyak itu, apalagi partai-partai kecilDemokrasi harus dibangun dengan terencana dan bertahapTidak bisa langsung seperti itu," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan bahwa partainya akan mengusulkan agar ambang batas atau parliementary threshold/PT partai politik untuk masuk ke parlemen sebesar empat persenBahkan ambang batas ini bukan hanya berlaku di DPR, tetap.
"Kenaikan ambang batas dari 2,5 persen ke 4 persen dianggap Demokrat tidak terlalu tinggiTapi ide kami adalah empat persen, sebagai kenaikan moderatKenapa perlu revisi, terpenting perbaikannya berprinsip dan kesinambungan, bukan bongkar pasang aturan," ujarnya.
Dia membantah kalau angka empat persen yang akan diusulkan Partai Demokrat, bukan untuk mematikan partai-partai kecil yang belum sukses atau pun mengekang kebebasan berdemokrasi"Itu untuk meningkatkan kualitas proses demokrasi, kalau untuk partai yang sudah gabung mungkin di daerah sudah terasa misalnya mereka melebur dalam susunan kepengurusan dan kami mengakomodasinya disana," kata Anas.(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Tak Khawatir Soal Angka PT
Redaktur : Tim Redaksi