Demokrat Nilai Jokowi Sedang Cuci Tangan Karena Larang Kabinet Bicara 3 Periode

Kamis, 07 April 2022 – 18:20 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra. Foto: arsip JPNN.com/Kenny Kurnia Putra

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kerja nyata untuk mengubah dan memperbaiki kehidupan sehari-hari rakyat. Demokrat juga menganggap Jokowi sedang cuci tangan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi sikap Jokowi yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

BACA JUGA: Anwar Abbas: Akhirnya Presiden Jokowi Mengeluarkan Pernyataan Keras

"Terkesan mencari sensasi belaka, tanpa ada perubahan secara signifikan dalam substansi kebijakan maupun kinerja," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (7/4).

Dia juga menyebutkan saat ini rakyat butuh minyak goreng, bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau, bahan bakar minyak dengan biaya yang normal.

BACA JUGA: Luhut Harus Dicopot Jika Masih Bahas Tunda Pemilu, Berani?

"Kalau semprot sana-sini, tanpa ada perubahan dan solusi atas kesulitan yang dihadapi rakyat, ya, buat apa?" lanjutnya.

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyebutkan aksi teguran presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik, membuat rakyat menilai Presiden Jokowi sedang menyalahkan para pembantunya.

BACA JUGA: Masyarakat Mendukung Jokowi Pindahkan Ibu Kota

"Cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau untuk rakyat," ujar Herzaky.

Dia lantas menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan tidak ada visi misi menteri.

"Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini, adalah tanggung jawab presiden. Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden," tegasnya.

Pria yang juga didapuk sebagai juru bicara Demokrat itu juga mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang enggan melakukan reshuffle jika merasa para menteri tidak bisa melaksanakan visi misi Kepala Negara.

"Lalu, mengapa presiden tidak menggantinya saja dengan sosok lain yang diyakini lebih mampu? Bukan malah mengumbar kemarahan ke publik," jelasnya.

Herzaky juga menanyakan apakah presiden sudah tidak bisa mengontrol para menterinya lagi, sehingga perlu menunjukkan kemarahan di depan publik.

"Atau, jangan-jangan, ada sesuatu yang membuat presiden tersandera? Tidak bisa mengganti para menteri atau pembantunya yang dirasa beliau tidak berkinerja baik?" pungkasnya. (mcr8/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Melarang Menteri Berbicara Penundaan Pemilu, Puan: Topik Ekonomi Lebih Penting Dibahas


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler