jpnn.com - Proyek pembangunan sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB mendapatkan sorotan dari Partai Demokrat.
Bagaimana tidak, sampai dengan penghujung tahun nyatanya masih banyak juga sekolah penerima dana tersebut yang belum rampung.
BACA JUGA: Teori Kamhar Demokrat soal Prakondisi Operasi Politik Menggagalkan Koalisi
Padahal, proyek dengan anggaran ratusan miliar tersebut dijadwalkan berakhir hingga 31 Desember 2022 atau tinggal sehari saja.
Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Demokrat, Imam Sofian mengungkap beberapa kejanggalan mulai perencanaan hingga pelaksanaan DAK.
BACA JUGA: Survei indEX: Demokrat Meroket, PKS Anjlok, NasDem Paling Parah
Dia menilai bahwa sejak awal proyek pengerjaan DAK tersebut telah berseliweran dugaan fee atau uang pelicin DAK Dikbud. Ditambah lagi dengan sistem pengumuman tender yang tertutup.
"Karena sejak awal telah berseliweran fee soal DAK ini, kemungkinan itu penyebab molornya pengerjaannya," katanya, kepada JPNN pada Jumat (30/12).
BACA JUGA: Kamhar Demokrat: Kualitas Denny Siregar Hanya BuzzerRp, Penebar Hoaks
Dari hasil pengamatannya, banyak proyek yang seharusnya dikerjakan pada bulan September itu, justru dimulai dieksekusi Oktober.
Atas hal itulah, proyek DAK ini tidak bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan pemerintah pusat.
"Sehingga, saat ini banyak sekolah penerima DAK masih berjibaku untuk menyelesaikan pengerjaan agar sesuai dengan target," ujarnya.
Pihaknya pun memastikan, beberapa sekolah tidak akan bisa selesai hingga 31 Desember sesuai jadwal.
Sebagai partai pengusung pada kepemimpinan pasangan Zul-Rohmi saat ini. BHPP Demokrat secara moral menyatakan sikap untuk mengawal proyek tersebut.
Bahkan pihaknya pun telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat agar informasi tentang DAK ini cepat dilaporkan.
Selain itu, pihaknya juga mempersilahkan siapa saja yang ingin menginformasikan kejanggalan terkait DAK Dikbud atau yang merasa dirugikan dipersilahkan untuk mengadu.
"Posko pengaduan DAK agar cepat dilaporkan ke kami. Kami jamin kemananan siapa saja yang mengadu," janjinya.
Begitu menerima aduan, pihaknya akan turun ke lokasi dan selanjutnya melakukan verifikasi tentang aduan tersebut.
"Bahkan, jika ada kejanggalan yang menjurus ke ranah hukum kami akan laporkan ke APH," ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia pun menyebutkan beberapa sekolah yang belum tuntas sampai dengan saat ini. Diantaranya, seperti SMAN 3 Praya, SMAN 2 Praya, SMAN 1 Praya Barat, SMKN 1 Praya, SMKN 2 Praya Tengah, SMAN 3 Lembar, SMAN 11 Mataram.
"Itu hanya beberapa saja, dan ini tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi yang belum selsai," tegasnya.
Sementara itu tempat yang sama, Sekretaris Badan Kehormatan DPD Partai Demokrat Sulhan mengatakan akan komitmen untuk mengkawal proyek tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, pria yang merupakan ketua Alumni Fakultas Teknik Universitas Mataram itu juga bersedia untuk turun dengan membawa tim ahli.
"Karena pengerjaannya yang dikebutkan maka yakin saya kualitas bangunan akan menjadi terganggu," katanya.
Menurutnya, besar kemungkinan anggaran pengerjaan DAK ini akan ditarik oleh pemerintah pusat jika tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
"Jika DAK ini tidak selesai per 31 Desember maka anggaran dikembalikan ke pusat," terangnya.
Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan, khususnya pihak sekolah dalam hal ini guru dan siswa.
Selain itu, ia juga melihat pelaksanaan DAK Dikbud ini sejak awal telah cacat administrasi, begitu juga dengan teknisnya.
"Kan dari awal memang barang ini sudah ribut dan banyak diperbincangkan, terlebih lagi sekarang ini," tandasnya.
Tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB Aidy Furqan yang dimintai tanggapan via Whatsapp sampai berita ini dimuat belum bisa memberikan tanggapannya tentang komentar BHPP Partai Demokrat itu. (mcr38/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah