jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memastikan sudah tidak berada dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Langkah itu ditempuh setelah putusan sengketa hasil Pilpres 2019 dibacakan Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6).
Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan mengatakan bahwa partainya mendukung Prabowo - Sandi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Setelah adanya putusan MK, kata Syarief, maka hal itu pun berakhir.
BACA JUGA: Amien Rais Bakal jadi Sosok yang Sedikit Mengganggu PAN Bergabung ke Jokowi - Maruf
"Jadi harus finish ya. Setelah pembacaan putusan maka dapat dipastikan Demokrat tak lagi di koalisi," kata Syarief dalam diskusi "Peta Politik Pasca-Putusan MK" di Jakarta, Sabtu (29/6).
BACA JUGA: Demokrat Silakan Gabung, PAN Jangan
BACA JUGA: Jumat Malam, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Resmi Bubar
Syarief menegaskan sekalipun beda koalisi, komunikasi tetap wajib dibangun. Dia pun memastikan PD belum memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Syarif, perjalanan masih panjang menuju Oktober.
Biasanya, pelantikan presiden dilakukan setelah DPR dan MPR serta DPD dilantik. "Insyaallah bulan Oktober kalau presiden bisa dilantik kami ucapkan selamat," ungkapnya.
BACA JUGA: Mereka yang Memperebutkan Tiket Partai Demokrat
Karena itu, ujar Syarief masih ada ruang dan waktu untuk melakukan komunikasi final. "Jadi Partai Demokrat menganggap masih ada waktu untuk analisis mendalam," katanya.
Menurut Syarief, yang penting adalah bagaimana 14 program prioritas Partai Demokrat bisa juga dijalankan oleh presiden nantinya. "Apabila program prioritas dijalankan itu jadi kebanggan Partai Demokrat," tegas anak buah SBY di PD itu. (Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilpres AS 2020: Perebutan Tiket Demokrat Dimulai, Dua Kandidat Mencuat
Redaktur & Reporter : Boy